JAKARTA, KOMPAS.com - Kota Jakarta telah genap berusia 494 tahun pada Selasa (22/6/2021) ini. Pembangunan dan penataan kota yang dilakukan setiap gubernur menjadi bagian dari perjalanan Jakarta dari masa ke masa.
Tak jarang para gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan kontroversial pada masa kepemimpinannya demi mengubah wajah Ibu Kota.
Baca juga: Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan contohnya.
Pada awal menjabat sebagai gubernur, Anies bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno, mencanangkan program penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang semrawut.
Banyak pedagang membuka lapak jualan di trotoar hingga ke badan Jalan Jatibaru Raya.
Anies-Sandiaga merencanakan kebijakan jangka pendek untuk mengurangi kesemrawutan kawasan Tanah Abang, yakni menutup Jalan Jatibaru Raya dan menjadikannya area berdagang untuk para pedagang kaki lima (PKL).
Anies memutuskan untuk mengalihfungsikan Jalan Jatibaru Raya sebagai tempat PKL berjualan pada pukul 08.00-18.00 WIB.
Pemprov DKI bahkan mendirikan tenda-tenda yang bisa digunakan PKL untuk berdagang tanpa dipungut retribusi.
Langkah yang diambil dianggap sebagai salah satu solusi penataan kawasan Tanah Abang yang menguntungkan semua pihak, baik pedagang, pembeli, hingga sopir angkot.
Baca juga: Lokalisasi Kramat Tunggak: Dibuat Ali Sadikin, Diruntuhkan Sutiyoso
Trotoar jalan kawasan Tanah Abang steril sehingga pejalan kaki bisa leluasa berjalan tanpa terganggu oleh lapak-lapak PKL.
Sementara itu, pedagang yang sebelumnya memadati area trotoar tetap bisa berjualan dengan memanfaatkan badan Jalan Jatibaru Raya.
"Bagi pejalan kaki, kami buat kawasan ini jadi leluasa dilewati. Bagi pedagang, tetap memudahkan mereka berdagang," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, 21 Desember 2017.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 22 Desember 2017. Dua jalur Jalan Jatibaru Raya resmi ditutup sementara setiap pagi hingga petang.
Baca juga: Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota
Satu jalur digunakan untuk PKL, sedangkan satu jalur lainnya digunakan untuk jalur transjakarta.
Langkah yang diharapkan Anies-Sandiaga menjadi solusi atas kesemrawutan Tanah Abang justru menimbulkan polemik.