Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Kompas.com - 22/06/2021, 20:50 WIB
Ilustrasi polisi tidur sesuai ketentuan barcoproducts.comIlustrasi polisi tidur sesuai ketentuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan polisi tidur tak sesuai ketentuan yang tersebar di Jakarta Barat akan dibongkar jika tak diperbaiki dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Hal itu dikemukakan Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat,  Erwansyah, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Erwansyah mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan membuat surat peringatan bagi pengurus RT yang wilayahnya memiliki banyak polisi tidur tak sesuai aturan.

"Saya sudah buat surat ke RT-RT untuk disampaikan ke warganya. Apabila dalam satu bulan sejak suratnya itu diterima tidak disesuaikan speknya (ketentuan) yang sudah saya kasih, akan kami bongkar," kata Erwansyah.

Baca juga: Balap Liar Kerap Terjadi di Duren Sawit, Polisi Akan Bangun Polisi Tidur

Sudinhub Jakarta Barat akan membuat polisi tidur sesuai aturan yang berlaku agar dapat dijadikan contoh.

Menurut Erwansyah, satu kelurahan saja bisa memiliki 70-80 polisi tidur yang tak sesuai aturan.

Erwansyah mengaku sadar bahwa banyak wilayah yang membutuhkan polisi tidur agar kendaraan tak melaju dalam kecepatan tinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia tak melarang pembangunan polisi tidur secara swadaya oleh masyarakat tetapu harus sesuai aturan dan mengajukan izin kepada pihak Sudinhub terlebih dahulu.

"Sebenarnya enggak ada masalah yang penting izin sama kami," katanya.

Pitra Setiawan selaku Kepala Humas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebelumnya mengatakan, aturan mengenai pembuatan polisi tidur tertuang dalam Permenhub Nomor 82 Tahun 2018. Namun, Permenhub tersebut hanya mengatur untuk kelas jalan nasional.

Lantas untuk pembuatan polisi tidur di kelas jalan lokal seperti di perkampungan, aturannya mengacu pada perda setempat.

Regulasi pembuatan polisi tidur di DKI Jakarta diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

Secara teknis, dalam membuat polisi tidur harus mematuhi standar ukuran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, berikut detail spesifikasi polisi tidur yang sudah ditetapkan:

• Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.

• Memiliki ukuran tinggi antara 8 sampai dengan 15 sentimeter, lebar bagian atas antara 30 sampai dengan 90 sentimeter, dengan kelandaian paling banyak 15 persen.

• Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 sentimeter dan warna hitam berukuran 30 sentimeter.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.