Dilema Wacana Pengetatan PSBB di Jakarta: Pendapatan Daerah Seret, Pandemi Terus Memburuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan untuk melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta datang dari berbagai kalangan, baik akademisi, pengusaha, dan politisi.

Seperti yang dikatakan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, opsi memperketat kembali PSBB atau lockdown Jakarta merupakan solusi untuk menghentikan lonjakan kasus Covid-19 yang kini terjadi.

"Ini kan ada peningkatan kasus dan enggak bisa disetop karena cara menyetopnya salah. Harusnya lockdown. Solusinya hanya itu," kata Tri, Jumat (18/6/2021).

Sedangkan dari kalangan politisi, wacana rem darurat atau pengetatan datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Fraksi Demokrat.

Baca juga: Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Antony Winza mengatakan, Pemprov DKI jangan sampai terlambat melindungi warganya terhadap lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi.

"Segera tarik rem darurat, laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus Covid-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan," kata Anthony.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari F-Demokrat Mujiyono menilai sudah waktunya Jakarta menerapkan PSBB kembali karena lonjakan kasus yang luar biasa.

"Kendalikan penularan Covid-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat dengan memberlakukan PSBB," ucap dia.

Pengusaha siap ambil risiko

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha akan menerima apabila diambil kebijakan pengetatan atau lockdown.

"Jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut," kata Sarman, Senin (21/6/2021) lalu.

Baca juga: Didesak Perketat PSBB, Pemprov DKI Jakarta Terkendala Urusan Duit