Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Metamorfosis Kramat Tunggak dan Kalijodo, dari Lokalisasi Jadi Masjid dan Taman

Kompas.com - 24/06/2021, 06:00 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

KRAMAT Tunggak dan Kalijodo. Dua daerah itu punya cerita masa lalu yang erat dengan dunia hiburan malam di Jakarta.

Pada tahun 1970-1999, Kramat Tunggak merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Awalnya, Kramat Tunggak adalah Lokasi Rehabilitasi Sosial (Lokres) yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Tempat itu dibangun atas dasar menyadarkan dan membina pekerja seks di Jakarta.

Namun, seiring berjalannya waktu, kawasan di Jakarta Utara itu menjadi tempat pelacuran. Berkumpulnya pekerja seks dimanfaatkan sejumlah muncikari. Mereka dibujuk untuk bekerja kembali sebagai wanita penghibur.

Baca juga: Lokalisasi Kramat Tunggak: Dibuat Ali Sadikin, Diruntuhkan Sutiyoso

Kramat Tunggak kemudian berubah menjadi tempat pelacuran, melenceng dari tujuan awal.

Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No. Ca.7/I/13/1970 per tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi/Relokasi Wanita Tuna Susila, Ali Sadikin menetapkan Kramat Tunggak sebagai lokalisasi.

Para pekerja seks, yang tadinya tersebar di banyak tempat, berduyun-duyun bergabung ke Kramat Tunggak. Pada era 1990-an, lebih dari 2.000 pekerja seks “mengadu nasib” di Kramat Tunggak. Mereka diawasi 258 muncikari.

Setelah era Kramat Tunggak berakhir pada 1999, Kalijodo muncul sebagai tempat prostitusi kalangan kelas bawah selanjutnya di Jakarta.

Di kawasan yang terletak di antara Tambora, Jakarta Barat, dan Penjaringan, Jakarta Utara, itu, kelab-kelab malam berjejer. Para perempuan menjajakan diri kepada pria hidung belang. Tempat judi juga tak sulit ditemukan di sana.

Di tempat itulah, para penguasa Kalijodo terus mengambil keuntungan. Dalam satu malam, satu pekerja seks komersial (PSK) bisa melayani 12 pria di kamar yang rata-rata berukuran 2x1 meter.

Kramat Tunggak berubah 

Tak ada lagi kelab-kelab malam. Tak ada lagi wanita menjajakan diri. Denyut dunia malam berhenti. Potret hitam Kramat Tunggak kini berubah.

Kramat Tunggak sebagai lokasi prostitusi resmi ditutup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 1999, pada era Gubernur Sutiyoso.

Tampak suasana kompleks Jakarta Islamic Centre (JIC) yang dulunya merupakan lokalisasi Kramat Tunggak di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin (15/2/2016). 








Andri Donnal Putera Tampak suasana kompleks Jakarta Islamic Centre (JIC) yang dulunya merupakan lokalisasi Kramat Tunggak di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin (15/2/2016).

Keberadaan Kramat Tunggak sebagai tempat pelacuran lama-lama membuat masyarakat resah. Mereka mendesak agar lokalisasi di wilayah Tugu Utara, Koja, itu ditutup.

Menanggapi hal itu, Sutiyoso kemudian melakukan pendekatan dengan membentuk sebuah tim yang bertugas membuat rekayasa sosial.

"Tim itu untuk memetakan rekayasa sosial, apa sih dampak saat Kramat Tunggak dibongkar, gimana muncikarinya, PSK-nya, akibat pembongkaran terhadap warga yang menggantungkan hidup sehari-hari cari nafkah di lokalisasi itu," kata mantan anggota Tim Kajian Pembongkaran Kramat Tunggak, Ricardo Hutahean, kepada Kompas.com pada 2016.

Sebelum penggusuran dilakukan, para muncikari ditawari uang ganti rugi. Ribuan PSK diberi pendampingan selama lima tahun.

Baca juga: Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Megapolitan
Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Megapolitan
14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

Megapolitan
Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com