Kompleksnya Penanganan Banjir akibat Luapan Sungai Ciliwung Selama Masa Kepemimpinan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Sungai Ciliwung kerap dijadikan kambing hitam oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setiap Ibu Kota dilanda banjir.

Banjir terakhir yang menggenangi DKI Jakarta tepatnya di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada 23 Juni 2021, juga disebut karena luapan Sungai Ciliwung.

Lantas, seperti apa usaha Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani banjir akibat luapan Sungai Ciliwung?

Baca juga: Sungai Ciliwung yang Disebut Biang Banjir Jakarta, Ternyata Punya Pesona

Gubernur DKI Anies Baswedan hendak menormalisasi Ciliwung pada 2018, setelah proyek itu berhenti sementara pada tahun sebelumnya.

Namun, saat itu, dia menggunakan istilah yang berbeda dengan gubernur-gubernur pendahulunya.

Anies memperkenalkan istilah baru, yakni naturalisasi.

Baca juga: Janji-janji Anies yang Dipertanyakan, dari Hentikan Reklamasi hingga Laksanakan Naturalisasi Sungai

Tak hanya beda istilah, skema penanganan Sungai Ciliwung juga sempat akan digarap dengan hal yang berbeda.

Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI sempat menormalisasi Ciliwung dengan cara melebarkan sungai dengan memasang turap beton, pada tahun 2013-2017.

Anies kemudian hanya menyetujui pelebaran sungai, tapi menolak betonisasi pinggir sungai.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan itu, betonisasi dapat merusak ekosistem sungai.

Baca juga: Saat Naturalisasi Sungai ala Anies Tidak Maksimal dan Jakarta Tergenang. . .

Di satu sisi, menurut Anies, naturalisasi dapat menghidupkan ekosistem sungai.

Air sungai akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana, artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujar Anies di Monas pada 2 Mei 2019.

Meski sudah mengenalkan istilah baru itu, tetapi naturalisasi Ciliwung tak kunjung terlaksana bahkan hingga saat ini.

Baca juga: Heboh Penghapusan Normalisasi, Apa Kabar Naturalisasi Sungai ala Anies?

Padahal, pada tahun 2020, Jokowi menginstruksikan normalisasi semua sungai di Jakarta dilanjutkan.

Instruksi itu dia sampaikan saat memanggil sejumlah kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, 8 Januari 2020.

"Semuanya saya kira perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," kata Jokowi.

"Dan juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta," ucap Jokowi.

Usai Anies dipanggil, dia bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mereka adalah soal perbedaan istilah yang dikenalkan Anies, yakni 'naturalisasi' dan istilah 'normalisasi'.

Hasil pertemuan, Anies dan Basuki sepakat bahwa inti dari program normalisasi atau naturalisasi merupakan pelebaran sungai.

Kata Basuki, normalisasi dan naturalisasi hanya beda terminologi saja.

Baca juga: Kadis SDA DKI: Tidak Ada Dikotomi Naturalisasi dan Normalisasi

"Tidak ada perbedaan yang mendasar. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau enggak dibeton akan jebol," kata Basuki, 8 Januari 2020.

Dalam kesempatan itu, Anies mendukung seluruh program pelebaran sungai yang dikerjakan Kementerian PUPR.

Dia juga mengklaim, pihaknya dan Kementerian PUPR tidak sampai saling konflik perihal perbedaan istilah.

"Beliau (Basuki) juga menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies, 9 Januari 2020.

Pria 52 tahun itu kembali mengenalkan istilah baru, yaitu pelebaran. Ia menilai kata tersebut lebih netral.

Pasalnya, baik naturalisasi atau normalisasi memiliki konsep yang sama, yaitu pelebaran sungai.

Anies berujar, Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai.

"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran," tutur Anies.

Meski sudah setahun lebih terlewati, Pemprov DKI tak kunjung melakukan pelebaran sungai.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, pihaknya menemui sejumlah masalah untuk melakulan pelebaran tersebut.

"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan, dan sebagainya, juga mafia-mafia tanah," ujar Riza, pada 9 Mei 2021.

Buntut dari lamanya pelebaran sungai membuat DKI Jakarta lagi-lagi terendam banjir pada 25 Mei 2021.

Kala itu, Riza menyatakan bahwa mengatasi banjir tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Memang mengatasi banjir itu tidak semudah membalikkan tangan. Perlu waktu, perlu proses, perlu pembiayaan," kata Riza, 25 Mei 2021.

Wacananya, Pemprov DKI bakal kembali melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung serta Kali Sunter dan Kali Angke pada tahun ini.

Kepala Unit Pelayanan Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito Setiawan mengaku, Sungai Ciliwung akan dinormalsasi mulai dari TB Simatupang hingga Cawang hingga sepanjang 4,8 kilometer.

Rinciannya, masing-masing 1,1 kilometer di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Kebon Baru, dan Gang Arus Kelurahan Cawang, serta 1,5 kilometer di Kelurahan Bidara Cina.

Namun, panjangnya proses pembebasan lahan dijadikan alasan oleh Pemprov DKI.

Pada Maret 2021, Pemprov DKI tengah menunggu hasil appraisal (penaksiran nilai aset/harga lahan) yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Prosesnya itu sampai saat ini masih di BPN,” kata Roedito.

Saat Pemrov DKI membayarkan penilaian sesuai penaksiran BPN, maka warga diharuskan meninggalkan rumah mereka dengan segera.

“Kalau sudah terima pembayaran, mereka harus segera pindah. Kami bongkar,” tutur Roeditp.