Bukan Hanya RS, Puskesmas Juga Bisa Kolaps bila Lonjakan Covid-19 Tak Segera Dikendalikan

Kompas.com - 25/06/2021, 07:28 WIB
Ilustrasi pasien virus corona KOMPAS.COM/ShutterstockIlustrasi pasien virus corona

Di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang dahsyat ini, jumlah pasien yang harus dipantau tidak main-main. Per kelurahan, rata-rata ada sekitar 50 pasien yang harus dipantau.

Jumlah warga yang harus dipantau dalam isolasi mandiri juga semakin banyak, sedangkan tenaga puskesmas justru tak bertambah, atau malah mungkin berkurang karena ada yang positif Covid-19.

"Banyak sih, keluhan dari masyarakat, 'bu, kok enggak respons, responsnya lambat?'. Ya mereka kan tidak melihat. Mereka melihat dari sisi mereka saja," kata Novarita.

"Yang dipantau banyak. Kadang-kadang ada yang tidak puas juga, 'cuma ditelepon doang, Bu, tidak didatangi?'. Ya, berapa banyak kalau yang mau didatangi? Nelepon saja perlu waktu juga, satu per satu ditanyai bagaimana, dicatat," lanjutnya.

Novarita menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan merekrut relawan untuk menyokong kerja puskesmas yang semakin berat ini. Anggaran untuk itu sudah dibahas.

Tak pernah serius kendalikan pandemi

Pemerintah masih menghindari karantina wilayah atau PSBB ketat, kendati kebijakan itu efektif mengendalikan penularan untuk sementara, mencegah kolapsnya sistem kesehatan, dan memang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sebagai ganti, pemerintah pilih berimprovisasi dengan kebijakan PPKM Mirko dan menggencarkan vaksinasi, walaupun kekebalan yang diharapkn dari vaksinasi baru akan timbul berbulan-bulan setelahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah mengaku kesulitan dana bila harus menerapkan karantina wilayah, kebijakan yang jadi wewenang mereka.

Padahal, mengutip Kontan, Indonesia sudah menggelontorkan Rp 1.000 triliun lebih untuk menangani dampak pandemi, sementara pandemi itu sendiri tak kunjung terkontrol.

Baca juga: Klaim Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Pengamat: Cenderung Menghibur Diri

Ahli epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo, pun menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini PSBB, bukan PPKM mikro yang disebutnya jelas tidak efektif.

"Jadi yang dilakukan itu, pertama adalah memutus mata rantai di hulu jangan sampai varian-varian baru meluas. Yang sekarang pemerintah tidak mau ambil sikap tegas untuk PSBB, maunya PPKM mikro terus. Padahal, PPKM mikro sudah jelas tidak efektif, ngapain dipertahankan," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Usulan PSBB ketat bukan hanya usulan warganet atau satu-dua ahli, melainkan disarankan oleh lima perhimpunan profesi dokter: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (Perki).

"Jadi menurut saya, sudahlah lupakan herd immunity karena saya sendiri sudah pesimis, apalagi mengingat (kesediaan) vaksin kita berasal dari luar negeri dan varian-varian lebih meluas," ujar Windhu.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Megapolitan
Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Megapolitan
6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Megapolitan
Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Megapolitan
GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.