3 Ketegangan Hubungan BEM dan Rektorat UI Setahun Terakhir

Kompas.com - 28/06/2021, 05:16 WIB

DEPOK, KOMPAS.com – Jagat media sosial ramai oleh perbincangan mengenai BEM UI, yang baru saja merilis kritik berupa meme dan poster bertajuk “Jokowi, King of Lip Service”. Warganet, seperti biasa, terbelah dalam pertarungan olok-olok, membuat “BEM UI” jadi trending topic di Twitter seharian.

Seperti biasa pula, BEM UI harus merasakan hubungan panas-dingin dengan Rektorat UI. Walaupun hari libur, hari Minggu (27/6/2021) kemarin, sejumlah pengurus BEM UI yang dianggap terlibat dalam terbitnya poster dan meme kritik itu dipanggil pihak kemahasiswaan kampus.

Baca juga: Rektorat Nilai Postingan Jokowi The King of Lip Service BEM UI Kurang Tepat

Kompas.com mencatat ketegangan hubungan BEM dan Rektorat UI setahun terakhir, yang hampir setiap kali muncul menyusul sikap kritis BEM terhadap Pemerintahan Joko Widodo.

Kritik BEM UI soal Papua

BEM UI pada Juni 2020 menggelar diskusi soal rasisme hukum dan kekerasan negara terhadap orang-orang Papua. Dalam diskusi tersebut, BEM menghadirkan Veronica Koman, aktivis hak asasi manusia yang gencar mengadvokasi hak-hak bangsa Papua. Saat ini Veronica jadi buron Indonesia di luar negeri.

Selain Veronica, BEM juga mengundang Gustaf Kawer, pengacara HAM Papua; serta seorang tahanan politik Papua yang tidak dibeberkan identitasnya.

UI turun tangan. Secara terang-terangan, UI mengambil sikap berseberangan dan enggan membela BEM.

"Pertimbangan dan perencanaan yang tidak matang, diikuti dengan kecerobohan dalam proses pelaksanaannya, telah menyebabkan diskusi yang diselenggarakan oleh BEM UI tersebut menghadirkan pembicara yang tidak layak," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia dalam keterangan tertulis pada 8 Juni 2020.

"Bersama ini dinyatakan bahwa kegiatan diskusi tersebut, berikut apapun yang dibahas dan dihasilkan, tidak mencerminkan pandangan dan sikap UI sebagai suatu institusi dan tidak menjadi tanggung jawab UI," kata dia.

Baca juga: Kembali Bantah Bela FPI, BEM UI: Kami Mengecam Kekerasan Berlatar Agama

Kontroversi itu kemudian menimbulkan polemik lebih lanjut. Sejumlah dosen membentuk aliansi untuk kebebasan akademik dan berpendapat untuk menentang sikap rektorat yang dianggap tak kondusif bagi tumbuhnya pengetahuan.

“Aliansi Dosen UI untuk Kebebasan Akademik dan Kebebasan Berpendapat mendukung yang telah menyelenggarakan diskusi publik #PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di Papua pada Sabtu, 6 Juni 2020 melalui kanal YouTube BEM UI. Kami mengapresiasi BEM UI dalam menentukan topik dan narasumber diskusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan kebebasan akademik civitas akademika UI,” tulis mereka dalam keterangannya.

Kontroversi pakta integritas

Pada September 2020, giliran Rektorat UI yang bikin kontroversi dengan menerbitkan pakta integritas bagi para mahasiswa baru, yang wajib mereka tanda tangani di atas meterai.

Pakta integritas itu belakangan diketahui sebagai blunder internal rektorat. Namun, mahasiswa kadung membubuhkan tanda tangan di atas meterai.

Padahal, isi pakta integritas itu multitafsir dan kontroversial. Sebagian pasalnya menyinggung hal-hal yang berkaitan dalam polemik diskusi soal Papua yang digelar BEM UI, di antaranya soal politik praktis, tatanan bernegara, hingga kegiatan mahasiswa mesti atas izin resmi pimpinan kampus. Jika pasal-pasal bermasalah itu dilanggar, konsekuensi terberat adalah pemecatan/drop-out.

Warganet terbelah. Mereka yang pro dengan pemerintah sebagian besar mengamini upaya ini. Namun mereka yang kontra menunjukkan pembelaan terhadap BEM UI

Ketua BEM UI ketika itu, Fajar Adi Nugroho, berinisiatif “menggugat” langkah rektorat dengan membentuk forum-forum diskusi bersama mahasiswa baru. Ia dan jajaran kemudian berjanji mengadvokasi masalah ini ke rektorat.

Baginya, tidak ada urgensi sama sekali menerbitkan pakta integritas bagi mahasiswa baru. Sudah banyak peraturan di UI yang mengatur soal perilaku mahasiswa.

"Kami rasa juga penting untuk kemudian mencari tau kenapa bisa pakta ini dirilis dan disusun dan disebarkan kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020," ujar Fajar dalam diskusi virtual yang digelar Iluni UI, Senin, 21 September 2020.

"Itu sangat tidak diperlukan kembali sebenarnya dan justru menakut-nakuti mahasiswa yang baru saja mengenyam pendidikan tinggi di UI," ujarnya.

Kritik janji Jokowi tidak sesuai realitas

Terbaru, BEM UI mengkritik sejumlah janji Jokowi yang belakangan malah terbukti sebaliknya, dalam poster berhias meme “Jokowi, King of Lip Service”.

BEM UI menyindir sejumlah hal. Pertama, soal maraknya represi terhadap aksi demonstrasi padahal Jokowi pada 2012 lalu mengaku “rindu didemo”. Kedua, tentang bertambahnya pasal karet dalam UU ITE, padahal Jokowi mengaku meminta DPR agar UU ITE direvisi untuk memenuhi rasa keadilan.

Ketiga, Jokowi janji memperkuat KPK. Namun saat ini KPK justru dinilai telah dilemahkan dan sarat masalah.

Terakhir, soal UU Cipta Kerja yang menuai polemik. Jokowi meminta pihak yang mempermasalahkannya menggugat ke MA. Namun pemerintah pula yang meminta MK menolak semua gugatan UU Cipta Kerja.

Buntut poster ini, rektorat memanggil 10 mahasiswa untuk "dibina".

"Sehubungan dengan beredarnya yang dikeluarkan BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI, dengan ini kami memanggil saudara pada Minggu, 27 Juni 2021," bunyi surat pemanggilan tersebut.

"Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," ujar Amelita Lusia kepada Kompas.com kemarin.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita.

Wakil Ketua Departemen Aksi dan Propaganda UI, Fathan Mubina, menganggap wajar jika hal ini berujung viral.

“Polanya begitu dari dulu kalau kita menyinggung pihak tertentu, publik itu kadang tidak bisa membedakan antara personal dan tanggung jawabnya,” kata Fathan kepada Tribun Jakarta, kemarin.

“Jadi ini sebagai kritik seharusnya Presiden tegas dengan pernyataanya,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Megapolitan
Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Megapolitan
Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Megapolitan
Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Megapolitan
Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Megapolitan
Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Megapolitan
Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Megapolitan
Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Megapolitan
Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Megapolitan
Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Megapolitan
Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Megapolitan
Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.