Rapat PPKM Darurat, Anies Minta Empat Hal Ini Ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sejumlah dukungan kepada pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada Selasa (29/6/2021) lalu.

Dalam dokumen pemaparannya, Anies menyebut ada empat dukungan penting yang diminta Pemprov DKI kepada pemerintah pusat.

Pertama adalah pengetatan mobilitas penduduk yang tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tetapi juga untuk antar wilayah secara substansial dan signifikan.

Baca juga: Anies: Anggap PPKM Darurat Upaya Penyelamatan, Bukan Pembatasan

Anies menilai pengetatan mobilitas harus didukung pemerintah pusat untuk menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi.

Kedua, Anies meminta dukungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.

Tenaga kesehatan di rumah sakit, tulis Anies, bisa dipenuhi dari mahasiswa dan dosen yang bergerak di bidang kesehatan.

Selain itu, tenaga tracer profesional lapangan juga dibutuhkan sebanyak 2.156 untuk melakukan tracing 15-30 orang per 100.000 penduduk.

Baca juga: Anies Sebut Aturan PPKM Mikro Darurat dalam Tahap Finalisasi

Anies juga meminta tambahan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang, 2.050 di antaranya tenaga kesehatan dan 3.089 orang non tenaga kesehatan.

Ketiga, Anies meminta adanya regulasi untuk mendukung rapid tes antigen positif bergejala sedang dan kritis ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayaan pengobatannya.

Terakhir, Anies meminta agar komunikasi publik pemerintah lebih intensif terkait pada keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin yang ada saat ini.