PPKM Darurat dalam Tahap Finalisasi, Jakarta-Tangerang Tunggu Pemerintah Pusat, Bekasi Terapkan Terlebih Dahulu

Kompas.com - 30/06/2021, 18:05 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/(Shutterstock/Petovarga)Ilustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat terus berupaya untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia dalam sebulan terakhir.

Salah satu upaya yang bakal dilakukan adalah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat.

Namun, hingga kini, pemerintah pusat belum mengumumkan aturan PPKM mikro darurat tersebut. Aturan PPKM mikro darurat kemungkinan akan diumumkan hari ini, Rabu (30/6/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, aturan PPKM mikro darurat sedang dalam tahap finalisasi.

Baca juga: Anies Sebut Aturan PPKM Mikro Darurat dalam Tahap Finalisasi

Dia menyebut finalisasi saat ini tengah dilakukan di kantor Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. PPKM mikro darurat rencananya akan diterapkan di seluruh wilayah di pulau Jawa.

"Nah itu semua (aturan PPKM darurat) sedang difinalisasi hari ini oleh Kantor Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai ketua untuk penanganan di Jawa, sehingga nanti diumumkannya se-Jawa, bukan hanya untuk 1-2 lokasi saja," kata Anies dalam rekaman suara, Rabu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jakarta

Dalam rapat koordinasi PPKM mikro darurat pada Selasa (29/6/2021) lalu, Anies meminta empat dukungan kepada pemerintah pusat.

Dalam dokumen pemaparannya, Anies meminta pengetatan mobilitas penduduk yang tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tetapi juga untuk antar wilayah secara substansial dan signifikan.

Anies menilai pengetatan mobilitas harus didukung pemerintah pusat untuk menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi.

Kedua, Anies meminta dukungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Pasalnya, tenaga kesehatan di rumah sakit, bisa dipenuhi dari mahasiswa dan dosen yang bergerak di bidang kesehatan.

Baca juga: Anies: Anggap PPKM Darurat Upaya Penyelamatan, Bukan Pembatasan

 

Selain itu, tenaga tracer profesional lapangan juga dibutuhkan sebanyak 2.156 untuk melakukan tracing 15-30 orang per 100.000 penduduk.

Anies juga meminta tambahan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang, 2.050 di antaranya tenaga kesehatan dan 3.089 orang non tenaga kesehatan.

Ketiga, Anies meminta adanya regulasi untuk mendukung rapid tes antigen positif bergejala sedang dan kritis ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayaan pengobatannya.

Terakhir, Anies meminta agar komunikasi publik pemerintah lebih intensif terkait pada keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin yang ada saat ini.

Baca juga: Rapat PPKM Darurat, Anies Minta Empat Hal Ini Ke Pemerintah Pusat

Anies berpesan kepada masyarakat untuk memandang PPKM mikro darurat sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan warga.

"Ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekadar pembatasan! Jadi jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan, bukan! Tujuannya adalah penyelamatan," kata Anies.

Secara umum, lanjut Anies, PPKM mikro darurat akan mengatur jam operasional kegiatan masyarakat sesuai dengan status penyebaran Covid-19.

"Artinya begini, dibuat kriteria nanti masing-masing kabupaten/kota mengikuti kriteria itu masuk di dalam kategori apa, dari situ ketentuan garis kecilnya itu detilnya itu disebutkan," tutur Anies.

Sementara itu, untuk wilayah DKI Jakarta, Anies tidak memiliki persiapan khusus untuk menerapkan PPKM mikro darurat. Pemprov DKI hanya berfokus pada penanganan pasien Covid-19 seperti penyiapan fasilitas isolasi dan fasilitas kesehatan.

Bogor

Menanggapi rencana PPKM mikro darurat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menyatakan siap menjalankan implementasi rencana kebijakan tersebut.

Baca juga: Catat, 45 Jalan dan Kawasan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Ditutup Malam Ini

 

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan, pemerintah pusat harus segera melakukan langkah cepat dan tegas untuk melakukan pengetatan di level atas.

"Banyak yapang salah kaprah. PPKM ini tidak bisa jalan sendiri. PPKM ini skala mikro yang merupakan penopang kebijakan pengetatan di atas," kata Bima, Selasa (29/6/2021).

"Kalau di atasnya tidak ketat, PPKM ini keteteran. Yang ada ASN juntai, polisi juntai, tenaga kesehatan (nakes) tumbang. Nggak bisa, ini berbahaya. Ini akan mempengaruhi pelayanan dan target vaksin," tambah Bima.

Tangerang

Sama seperti Pemkot Bogor, Pemkot Tangerang menyatakan siap melaksanakan PPKM mikro darurat.

Baca juga: 45 Jalan dan Kawasan di Jabodetabek Ditutup Malam Ini, Berikut Kendaraan yang Boleh Melintas

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya harus menerapkan PPKM mikro darurat demi mengamankan masyarakat di Kota Tangerang dari paparan virus Covid-19.

Saat ini, Pemkot Tangerang tengah menunggu surat edaran dari pemerintah pusat mengenai penerapan PPKM mikro darurat.

"Siap enggak siap, harus siap. Karena sekarang yang harus diamankan kan masyarakat," ujar dia saat dikonfirmasi, Rabu (30/6/2021).

Bekasi

Pemkot Bekasi "berjalan" selangkah lebih maju dibanding pemerintah pusat dalam penerapan PPKM mikro darurat. Pasalnya, Pemkot Bekasi sudah menjalankan kebijakan PPKM mikro darurat.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan kebijakan tersebut diterapkan setelah kasus Covid -19 di Kota Bekasi semakin tak terkendali.

Pasien Covid-19 semakin membludak sehingga membuat keterisian tempat tidur atau bed occcupacy rate (BOR) sudah melewati batas kewajaran.

Baca juga: Kasus Covid-19 Semakin Sulit Ditangani, Pemkot Bekasi Berlakukan PPKM Mikro Darurat

 

Adapun, okupansi tempat tidur isolasi wajar adalah 60 persen sedangkan Kota Bekasi melebihi angka tersebut. Pihkanya juga telah menetapkan 75 persen kapasitas rumah sakit pemerintah untuk Covid-19.

"Pasiennya bertambah, kapasitas pelayanan kesehatannya terganggu sampai dengan proses pemakaman, maka saya tetapkan di Kota Bekasi, PPKM Mikro Darurat," ujar Rahmat kepada wartawan, Rabu.

Meski begitu, belum ada paparan detail mengenai aturan PPKM mikro darurat yang diterapkan di Kota Bekasi.

Baca juga: Dalam Sehari 72 Warga Meninggal akibat Covid-19 Jadi Alasan Pemkot Bekasi Berlakukan PPKM Mikro Darurat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Bertambah Jadi 2 Orang

Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Bertambah Jadi 2 Orang

Megapolitan
Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

Megapolitan
Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Megapolitan
Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Megapolitan
Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Megapolitan
Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Megapolitan
Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Megapolitan
Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Megapolitan
Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Megapolitan
Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.