Tunggu Arahan Kemenhub, Bandara Soekarno Hatta Belum Terapkan Aturan PPKM Darurat

Kompas.com - 01/07/2021, 15:54 WIB
Suasana Bandara Soekarno-Hatta di Kota Tangerang tepat satu hari usai laranhan mudik Lebaran, Selasa (18/5/2021). KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALSuasana Bandara Soekarno-Hatta di Kota Tangerang tepat satu hari usai laranhan mudik Lebaran, Selasa (18/5/2021).
|

TANGERANG, KOMPAS.com - Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, tengah menunggu aturan turunan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dari Pemerintah Pusat.

Sesuai aturan yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo, penumpang pesawat harus menunjukkan kartu vaksin Covid-19 minimal dosis pertama dan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dua hari senlum keberangkatan.

SM Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Holik Muardi menyebut, pihaknya belum menerima surat edaran (SE) resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal kewajiban membawa kartu vaksin dan hasil tes PCR itu hingga saat ini.

Baca juga: Mal Ditutup Selama PPKM Darurat, Asosiasi: Kembali Terpuruk, Dana Cadangan Sudah Terkuras Habis

"Sampai saat ini, kami belum menerima surat edarannya (SE) baik dari Kemenhub maupun dari Satgas," ujarnya seperti dilansir dari Tribun Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Oleh karenanya, kata Holik, Bandara Soekarno-Hatta saat ini masih mengacu kepada SE Kemenhub Nomor 26 tahun 2021, yang mengatur soal penerbangan dalam negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam aturan tersebut, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta diwajibkan membawa hasil tes non-reaktif antigen atau hasil tes negatif PCR.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Mitra Piranti berujar, saat ini pihaknya masih mendiskusikan soal kewajiban membawa kartu vaksin dan hasil tes PCR tersebut.

"Ini baru terbit panduannya, sedang kami koordinasikan di internal dulu nanti kami informasikan," tutur dia dilansir dari Tribun Jakarta, Kamis.

Baca juga: Epidemiolog Nilai Kebijakan WFH di PPKM Darurat Tidak Efektif

Sebelum penerapan PPKM darurat pada 3 Juli 2021, lanjut Mitra, pihaknya masih menerapkan aturan SE Kemenhub Nomor 26 tahun 2021.

"Sebelum tanggal 3 Juli 2021 kita mengacu pada ketentuan dari gugus tugas dan Kemenhub ya," kata Mitra lagi.

Pemerintah resmi menerapkan PPKM darurat untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

PPKM darurat diterapkan di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Wilayah Jabodetabek juga menerapkan kebijakan PPKM darurat.

Setidaknya ada 15 aturan yang tercantum dalam PPKM tersebut.

Salah satunya, yaitu pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR (H-2) untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Sebagai informasi, berikut merupakan sejumlah aturan yang tercantum dalam SE Kemenhub Nomor 26 tahun 2021:

1. Penumpang wajib memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

2. Tidak diperkenankan berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.

3. Tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari dua jam, kecuali mereka yang wajib mengonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

4. Wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau;

5. Wajib menunjukkan hasil negatif tes GeNose di bandara dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan.

6. Poin 4 dan 5 berlaku untuk keberangkatan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

7. Wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam, atau hasil negatif rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau;

7. Wajib menunjukkan hasil negatif tes GeNose di bandara dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan .

9. Poin 7 dan 8 berlaku untu penerbangan dari dan ke daerah selain Bali.

10. Poin 4, 5, 7, dan 8 tidak berlaku untuk penerbangan Angkutan Udara Perintis, Angkutan Udara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), atau penumpang berusia di bawah lima tahun.

11. Mengisi e-HAC Indonesia pada bandara keberangkatan, untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandara tujuan/kedatangan.

12. Jika hasil PCR, rapid antigen, atau GeNose adalah negatif namun penumpang menunjukkan gejala, mereka dilarang melanjutkan perjalanan dan wajib lakukan tes diagnostik PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Tambah 4 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 4 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rencana yang Pupus akibat Tak Ada Pembangunan Masif Sumur Resapan di Jakarta Tahun Depan...

Rencana yang Pupus akibat Tak Ada Pembangunan Masif Sumur Resapan di Jakarta Tahun Depan...

Megapolitan
Ada Data Pemerintah dalam Server di Gedung Cyber, Wagub DKI Pastikan Aman

Ada Data Pemerintah dalam Server di Gedung Cyber, Wagub DKI Pastikan Aman

Megapolitan
Menghidupkan Jenama Jakarta Kota Kolaborasi

Menghidupkan Jenama Jakarta Kota Kolaborasi

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan Jalan yang Rusak akibat Proyek Sumur Resapan Bakal Diperbaiki

Wagub DKI Pastikan Jalan yang Rusak akibat Proyek Sumur Resapan Bakal Diperbaiki

Megapolitan
2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.