Hipmi: PPKM Darurat Diperlukan walau Bikin Ekonomi yang Mulai Reborn Akan Tertahan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung langkah pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

Wakil Ketua Umum Hipmi Anggawira mengatakan, melihat penuhnya kamar-kamar rumah sakit (RS) rujukan Covid-19, terutama di Jabodetabek, kebijakan PPKM darurat memang perlu dilakukan.

"Secara faktual di lapangan, kami melihat juga kondisinya sudah sangat memprihatinkan, tingkat ketersediaan kamar-kamar di rumah sakit khusus penanganan Covid-19 ini sudah tidak tersedia lagi," kata Anggawira dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Jabodetabek Terapkan PPKM Darurat 3-20 Juli, Simak 15 Aturan Lengkapnya

Anggawira menyebutkan, ekonomi akan kembali tertahan dengan penerapan PPKM darurat ini.

"Jadi memang perlu adanya (PPKM darurat), boleh dibilang lockdown ya untuk sementara waktu. Walaupun ini mengakibatkan ekonomi yang mulai reborn pasti akan kembali tertahan, tetapi ini saya rasa hal yang harus kita lakukan," tuturnya.

Selain itu, Anggawira berharap pemerintah mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 yang saat ini tengah digencarkan.

"Ada baiknya menurut kami, vaksinasi ini bisa juga dilakukan bukan hanya dalam konteks gotong royong, tetapi dalam juga bisa dilakukan secara terbuka oleh pihak swasta untuk mempercepat laju vaksinasi," kata Anggawira.

Baca juga: PPKM Darurat di Jakarta Berlaku Mulai 3 Juli, Simak Bedanya dengan PPKM Mikro

Adapun pemerintah resmi menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 untuk menekan laju penularan Covid-19.

DKI Jakarta termasuk wilayah yang akan menerapkan kebijakan itu.

Pasalnya, kasus Covid-19 kembali melonjak pasca-liburan Lebaran hingga menyebabkan sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta kolaps dan antrean pasien membeludak.