Epidemiolog Ungkap Anies Baswedan Usul Pengetatan sejak Akhir Mei, tapi Ditolak

Kompas.com - 05/07/2021, 12:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba di Sentra Vaksinasi Covid-19 KG di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/6/2021). Vaksinasi kerjasama Dewan Pers dan Kompas Gramedia ini bertepatan dengan HUT ke-56 Harian  Kompas. Target peserta vaksinasi sebanyak 10.000 pekerja media. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba di Sentra Vaksinasi Covid-19 KG di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/6/2021). Vaksinasi kerjasama Dewan Pers dan Kompas Gramedia ini bertepatan dengan HUT ke-56 Harian Kompas. Target peserta vaksinasi sebanyak 10.000 pekerja media.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengungkapkan bahwa usul untuk pengetatan pembatasan guna mencegah penularan Covid-19 sudah diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak akhir Mei lalu.

Usul itu disampaikan Anies ke pemerintah pusat setelah mendapat masukan mengenai potensi lonjakan kasus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali," tulis Pandu Riono dalam akun Twitter @drpriono1, yang dikutip pada Senin (5/7/2021).

Baca juga: Alarm Kembali Berbunyi, Jakarta Kini Darurat Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Namun, usulan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat dengan alasan bahwa pengetatan bisa berdampak pada perekonomian. Pandu menilai, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) lebih mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat.

"Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yg terpikir hanya PEN," kata dia.

Pada akhirnya, pemerintah pusat baru menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 Juli lalu, dan berlaku sampai 20 Juli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Macet Parah saat PPKM Darurat di Kalimalang, Pangdam Jaya: Banyak Perusahaan Tak Patuhi WFH!

Ada sejumlah pengetatan yang dilakukan lewat kebijakan itu seperti mall dan pusat perbelanjaan ditutup, bekerja dari rumah 100 persen untuk sektor non esensial, serta lainnya.

Namun, Pandu menilai, PPKM darurat ini memang sesuai dengan namanya, yakni baru diterapkan saat darurat dimana rumah sakit sudah kolaps dan korban banyak berjatuhan.

"Mindset-nya memadamkan kebakaran bukan mencegah kebakaran," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin pagi.

Baca juga: Simak Syarat dan Cara Daftar Surat Khusus bagi Pekerja di Jakarta Selama PPKM Darurat

Lonjakan Covid-19 Multifaktor

Hampir di banyak daerah di Indonesia, lonjakan kasus Covis-19 terjadi. Beberapa hari belakangan ini, penambahan kasus harian bahkan selalu mencapai rekor tertinggi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Megapolitan
DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Megapolitan
Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Megapolitan
Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Megapolitan
WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Megapolitan
Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Megapolitan
Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Megapolitan
Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.