Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/07/2021, 14:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi bakal tindak pemilik atau pemimpin perusahaan non esensial yang masih mempekerjakan pegawai di kantor saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021.

"Bagi pemilik atau pimpinan perusahaan kalau sudah ada kebijakan WFH, jangan dipaksa pegawai untuk kerja (di kantor), kami akan tindak," ujar Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Yusri Yunus, Senin (5/7/2021).

Yusri menegaskan, sejauh ini masih ada perusahaan yang mewajibkan karyawan bekerja di kantor.

Baca juga: PPKM Darurat, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun Drastis

Hal itu terlihat dari penumpukan kendaraan di 28 titik penyekatan selama PPKM darurat yang sudah berjalan tiga hari.

Yusri mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila masih ada perusahaan non esensial yang meminta pegawai bekerja di kantor saat PPKM darurat.

"Segera laporkan ke satgas apabila masih menemukan (perusahaan) non esensial dipaksa oleh pemiliknya atau pimpinannya untuk kerja, padahal itu tidak boleh lagi," ucap Yusri.

Selama PPKM Darurat, hanya sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi.

Dalam dokumen resmi soal PPKM darurat, pemerintah mulai memperketat sejumlah aturan terkait sektor mana saja yang boleh beroperasi.

Baca juga: Emosi Ada Penyekatan PPKM Darurat, Pengendara Ini Diamankan Setelah Geber Motor

Berikut Kompas.com rangkum 15 aturan PPKM darurat untuk wilayah Jabodetabek:

1. 100 persen work from home untuk sektor non-esensial.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penganiayaan Lansia di Utan Kayu Ditangani Polres Jakarta Timur

Kasus Penganiayaan Lansia di Utan Kayu Ditangani Polres Jakarta Timur

Megapolitan
Polres Tangsel Siapkan Tim Jibom untuk Amankan Konser Westlife di ICE BSD

Polres Tangsel Siapkan Tim Jibom untuk Amankan Konser Westlife di ICE BSD

Megapolitan
Punya Masalah Bau Badan, Pengamen Angklung Curi Parfum di Minimarket Duren Sawit

Punya Masalah Bau Badan, Pengamen Angklung Curi Parfum di Minimarket Duren Sawit

Megapolitan
Lansia di Jaktim Dianiaya ART, Lapor ke Anak dan Menantu tapi Tak Dipercaya

Lansia di Jaktim Dianiaya ART, Lapor ke Anak dan Menantu tapi Tak Dipercaya

Megapolitan
Peringati Hari Pers Nasional, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Dibanjiri Karangan Bunga

Peringati Hari Pers Nasional, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Dibanjiri Karangan Bunga

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Teddy Minahasa dalam Sidang Putusan Sela Kasus Narkoba

Hakim Tolak Eksepsi Teddy Minahasa dalam Sidang Putusan Sela Kasus Narkoba

Megapolitan
Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Tangsel hingga Kota Tangerang Siang Ini

Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Tangsel hingga Kota Tangerang Siang Ini

Megapolitan
Polda Metro Janji Usut Laporan Keluarga Hasya soal Dugaan Kelalaian AKBP (Purn) Eko secara Transparan

Polda Metro Janji Usut Laporan Keluarga Hasya soal Dugaan Kelalaian AKBP (Purn) Eko secara Transparan

Megapolitan
Irjen Teddy Tiba di PN Jakarta Barat, Hadiri Sidang Putusan Sela Kasus Peredaran Narkoba

Irjen Teddy Tiba di PN Jakarta Barat, Hadiri Sidang Putusan Sela Kasus Peredaran Narkoba

Megapolitan
Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar Hari Ini di PN Jakarta Barat

Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar Hari Ini di PN Jakarta Barat

Megapolitan
Sederet 'Dosa' Bripda Haris, Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok

Sederet "Dosa" Bripda Haris, Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" di Depok

Megapolitan
Adukan Wali Kota Depok ke Ombudsman, Ini Isi Tuntutan Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1

Adukan Wali Kota Depok ke Ombudsman, Ini Isi Tuntutan Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Nasib Bripda Haris Usai Bunuh Sopir Taksi 'Online': Akan Dipecat dari Polri dan Terancam Kurungan 15 Tahun

Nasib Bripda Haris Usai Bunuh Sopir Taksi "Online": Akan Dipecat dari Polri dan Terancam Kurungan 15 Tahun

Megapolitan
Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

Megapolitan
Saat Pelanggan Bakmi yang Parkir Sembarangan di Depan Rumah Warga di Kwitang Tuai Keributan…

Saat Pelanggan Bakmi yang Parkir Sembarangan di Depan Rumah Warga di Kwitang Tuai Keributan…

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.