Situs Pengajuan STRP Error, Anies: Kapasitas 1 Juta Pendaftar Bersamaan, yang Masuk 17 Juta...

Kompas.com - 05/07/2021, 20:38 WIB
Cara buat STRP untuk pekerja DKI Jakarta screenshootCara buat STRP untuk pekerja DKI Jakarta
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan situs pengajuan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) jakevo.jakarta.go.id tidak bisa diakses karena banyaknya pengajuan dalam waktu bersamaam.

Dia menyebut situs jakevo yang menjadi tempat pengajuan STRP hanya bisa diakses satu juta pendaftar dalam waktu bersamaan.

"Perlu saya sampaikan bahwa sistem tadi pagi sampai siang mengalami hang (gangguan) sampai sore. Karena begini, kapasitas untuk menampung aplikasi adalah 1 juta pendaftar bersamaan dan hari ini yang masuk 17 juta pendaftar," kata Anies dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Susahnya Mengajukan STRP di Situs Jakevo Milik Pemprov DKI...

Anies mencurigai 17 juta pendaftar bukan merupakan karyawan yang bekerja di sektor esensial dan sektor kritikal di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Kalau 17 pendaftar, itu artinya banyak orang yang sesungguhnya bukan sektor esensial dan kritikal ikut mendaftar," ujar Anies.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu dia meminta agar masyarakat bisa mengerti dan tidak mencoba kembali mendaftar apabila tidak bekerja di sektor esensial dan sektor kritikal.

Mencegah peristiwa itu kembali terjadi, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan perusahaan yang mendaftarkan karyawan mereka untuk mendapatkan STRP.

"Tidak bisa per individu, tapi perusahaan yang mendaftarkan, lalu perusahaan memasukan nama-nama pegawainya yang akan masuk bekerja. Dari situ nanti akan dikeluarkan STRP, prosesnya maksimal 5 jam sejak data dimasukkan," kata Anies.

Baca juga: Ribuan Pekerja Dipaksa Putar Balik karena STRP, Pemprov DKI Ganti Pakai Surat Keterangan

Sebagai informasi pengajuan STRP merupakan syarat mutlak untuk diizinkan melewati penyekatan wilayah selama PPKM darurat berlangsung.

STRP merupakan tanda pekerja yang bergerak di sektor esensial dan sektor kritikal untuk bisa tetap beraktivitas di masa pembatasan.

Kebijakan STRP diumumkan pertama kali Minggu (4/7/2021) pukul 22.00 oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun instagram @dkijakarta untuk diterapkan esok paginya.

Kebijakan ini lantas menyebabkan kemacetan di beberapa tempat penyekatan di perbatasan Jakarta dan daerah penyangga.

Ribuan pekerja harus memutar balik kendaraan mereka karena tidak mendapat izin melintas ke DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Megapolitan
Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

Megapolitan
Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Megapolitan
Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Megapolitan
Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.