Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2021, 13:31 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga terdampak pandemi Covid-19 di DKI Jakarta belum ada kepastian apakah dilanjutkan atau tidak.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat apakah melanjutkan program BST atau tidak.

"Mengenai bantuan sosial tunai ya kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," kata Riza dalam rekaman suara, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Panser Anoa Dikerahkan di 4 Titik Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta, Ini Penjelasan Kodam Jaya

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya siap untuk melaksanakan penyaluran BST apabila sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kami siap selama ini memberikan dukungan dan kontribusi terbaik yang kami bisa lakukan," ucap Riza.

BST untuk keluarga terdampak Covid-19 terakhir kali cair pada 30 April 2021. Pencairan tersebut merupakan pencairan tahap keempat.

BST tahap pertama dilakukan serentak pada Januari lalu yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Pencairan tahap kedua di Jakarta dilakukan pada 12 Maret. Jadwal pencairan tahap kedua yang seharusnya dilakukan Februari terlambat karena ada pemutakhiran data dari Dinsos DKI Jakarta.

Tahap ketiga dicairkan 3 April, dan terakhir tahap keempat dicairkan pada 30 April 2021.

Hingga saat ini belum ada informasi terkait pencairan tahap kelima dan keenam yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Marahi HRD Pelanggar Aturan PPKM Darurat: Sekarang Tutup Kantornya, Semua Pulang!

Bantuan sosial tunai senilai Rp 300.000 per bulan per Kepala Keluarga (KK) itu masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan jajarannya untuk segera mencairkan berbagai program bansos.

Hal itu menyusul diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali selama 3-20 Juli 2021.

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi ke jajarannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/7/2021).

"Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH, dimajukan triwulan ke-3 ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring usai rapat.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Percepatan Berbagai Bansos, Harus Cair Juli Ini

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhenti Usut Dugaan Caleg Gerindra Bagi-bagi Uang, Bawaslu Depok: Beda Pandandanga dan Makan Waktu

Berhenti Usut Dugaan Caleg Gerindra Bagi-bagi Uang, Bawaslu Depok: Beda Pandandanga dan Makan Waktu

Megapolitan
Teganya Paman Pukul Kepala Keponakan Hingga Tewas di Tanjung Piok, lalu Bakar Rumahnya demi Hilangkan Jejak

Teganya Paman Pukul Kepala Keponakan Hingga Tewas di Tanjung Piok, lalu Bakar Rumahnya demi Hilangkan Jejak

Megapolitan
Hadiri Pekan Panutan Pajak, Pj Walkot Tangerang: Ayo Bayar Pajak untuk Keberlanjutan Pembangunan

Hadiri Pekan Panutan Pajak, Pj Walkot Tangerang: Ayo Bayar Pajak untuk Keberlanjutan Pembangunan

Megapolitan
Kehabisan Waktu, Bawaslu Depok Hentikan Perkara Dugaan Caleg Gerindra Bagi-bagi Uang Saat Kampanye

Kehabisan Waktu, Bawaslu Depok Hentikan Perkara Dugaan Caleg Gerindra Bagi-bagi Uang Saat Kampanye

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPR di DKI Jakarta Data 55,13 Persen: PKS Unggul Sementara, Disusul PDI-P dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPR di DKI Jakarta Data 55,13 Persen: PKS Unggul Sementara, Disusul PDI-P dan Gerindra

Megapolitan
Ketua RT di Bekasi Tutup Akses Jalan Rumah Warga Pakai Pagar Bambu dan Kandang Ayam

Ketua RT di Bekasi Tutup Akses Jalan Rumah Warga Pakai Pagar Bambu dan Kandang Ayam

Megapolitan
Paman Bunuh Keponakan di Tanjung Priok, Pelaku Pukul Kepala Korban Pakai Bangku

Paman Bunuh Keponakan di Tanjung Priok, Pelaku Pukul Kepala Korban Pakai Bangku

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPD RI di DKI Jakarta Data 61,83 Persen: Fahira Idris Sementara di Posisi Teratas

"Real Count" Pileg DPD RI di DKI Jakarta Data 61,83 Persen: Fahira Idris Sementara di Posisi Teratas

Megapolitan
'Real Count' KPU di Jakarta Data 71,64 Persen: Anies 41,09 Persen, Prabowo 41,48 Persen, Ganjar 17,43 Persen

"Real Count" KPU di Jakarta Data 71,64 Persen: Anies 41,09 Persen, Prabowo 41,48 Persen, Ganjar 17,43 Persen

Megapolitan
Nasdem Klaim Sahroni Siap Bersaing atau Berkoalisi dengan Kaesang di Pilkada DKI 2024

Nasdem Klaim Sahroni Siap Bersaing atau Berkoalisi dengan Kaesang di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Usai Bunuh Keponakan, Paman Sengaja Bakar Rumah Orangtua Korban untuk Tutupi Kejahatan

Usai Bunuh Keponakan, Paman Sengaja Bakar Rumah Orangtua Korban untuk Tutupi Kejahatan

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPRD DKI Data 51,61 Persen: PKS Unggul Sementara di Jakarta

"Real Count" Pileg DPRD DKI Data 51,61 Persen: PKS Unggul Sementara di Jakarta

Megapolitan
Bocah di Tangerang Dianiaya Ayah Tiri, Tubuh Penuh Luka Gigitan dan Sundutan Rokok

Bocah di Tangerang Dianiaya Ayah Tiri, Tubuh Penuh Luka Gigitan dan Sundutan Rokok

Megapolitan
Nasdem Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Perubahan pada Pilkada DKI 2024

Nasdem Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Perubahan pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Terungkapnya Sindikat Jual Beli Video Porno Anak Jaringan Internasional, Jaring Korban lewat Gim 'Online'

Terungkapnya Sindikat Jual Beli Video Porno Anak Jaringan Internasional, Jaring Korban lewat Gim "Online"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com