Polisi: Kepadatan di Pos Penyekatan Kalimalang Berkurang 85 Persen Dibanding Senin Kemarin

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepadatan di pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di TL Lampiri, Jalan Kalimalang Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, sudah berkurang.

Inspektur Pengawas Daerah Polda Metro Jaya Kombes Herukoco menyebutkan, kepadatan di pos penyekatan tersebut berkurang 85 persen dibanding Senin kemarin.

"Alhamdulillah di titik perbatasan Lampiri ini kira-kira sudah turun 85 persen, sudah tidak terjadi kemacetan. Kemarin mengular sampai 1 sampai 1,5 km ke belakang. Ini sudah cukup lancar," kata Herukoco kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).

Bahkan, lanjut Herukoco, sudah tidak ada lagi kemacetan pada jam sibuk pagi hari.

"Artinya, masyarakat dari pelajaran kemarin, hari ini mereka sadar dan perusahaan-perusahaan sudah mulai tutup," ujar Herukoco.

Baca juga: Panser Anoa Dikerahkan di 4 Titik Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta, Ini Penjelasan Kodam Jaya

Herukoco menambahkan, aparat akan melanjutkan giat PPKM darurat dengan menelusuri pekerja dari sektor non-esensial yang masih ke kantor.

"Adapun hari ini kegiatan kami dari Satgas Gakkum mulai menelusuri perusahaan-perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang masih buka. Akan kami lakukan penegakkan hukum," tutur Herukoco.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji mengatakan, masih banyak perusahaan di Jakarta yang belum menaati aturan PPKM darurat.

Mulyo menyebut, masih banyak perusahaan sektor non-esensial yang mengharuskan pekerjanya untuk masuk kantor.

Baca juga: Emosi Ada Penyekatan PPKM Darurat, Pengendara Ini Diamankan Setelah Geber Motor

Hal itu diungkapkan Mulyo saat meninjau pos penyekatan di TL Lampiri, Senin kemarin.

"Sehingga mereka (pekerja) mau tidak mau melaksanakan perintah perusahaan untuk berangkat," kata Mulyo.

"Artinya bahwa kita lihat banyak perusahaan di daerah Jakarta yang tidak mematuhi anjuran dari pemerintah, tanggal 3 sampai 20 Juli (2021) itu work from home," lanjut Mulyo.

Mulyo menambahkan, jajarannya di lapangan hanya menegakkan aturan dengan menyekat pekerja sektor non-esensial yang masih masuk kantor.

"Jadi kita di sini bukan berdebat, tapi kita menyeleksi. Mereka memaksakan masuk karena perintah dari pimpinannya untuk masuk. Nah ini yang jadi masalah," kata Mulyo.