Kompas.com - 07/07/2021, 16:16 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram dengan perusahaan Ray White Indonesia yang berkantor di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat lantaran memaksa karyawan masuk kantor di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Selasa (6/7/2021). Tangkapan Layar Instagram @aniesbaswedanGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram dengan perusahaan Ray White Indonesia yang berkantor di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat lantaran memaksa karyawan masuk kantor di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Selasa (6/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa akan ada pembaruan terkait kriteria usaha sektor esensial dan kritikal selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Dia mengatakan, keputusan pembaruan baru saja diambil setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Baru saja tadi selesai kita lakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi, di situ ada pembaruan atas kriteria sektor esensial dan kritikal," kata Anies dalam rekaman suara, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: 103 Kantor Non-esensial dan Non-kritikal di Jakarta Disegel karena Langgar Aturan PPKM Darurat

Anies mengatakan, pembaruan kriteria akan dicantumkan dalam keterangan pers yang akan dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta.

Bentuk pembaruan yang akan dilakukan, disebut Anies, akan lebih terperinci dibandingkan dengan kriteria yang sebelumnya sudah diumumkan ke publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lewat siaran pers Dinas Kominfotik yang merujuk rincian dari hasil rakor barusan. Karena ini ada beberapa update terkait dengan sektor esensial dan kritikal, nanti diumumkan," tutur Anies.

Baca juga: Equity Life Bantah Pekerjakan Bumil Saat Disidak Anies Kemarin

Orang nomor satu di DKI ini meminta semua pemilik usaha bisa mencocokkan kriteria yang akan diumumkan apabila sudah diterbitkan nanti.

Termasuk untuk sektor esensial dan kritikal yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebab, dalam ketentuan baru, ada sektor kritikal yang diminta bekerja dari kantor maksimal 10 persen.

"Jadi walaupun esensial, walaupun kritikal, bukan berarti kemudian 100 persen! Tapi sebagian malah ada yang boleh maksimal 10 persen," ucap dia.

Anies mengatakan, pada intinya pelayanan yang langsung berkaitan dengan masyarakat akan diberikan keleluasaan lebih. Namun, untuk yang sifatnya bisa dikerjakan dari rumah diminta agar tidak ke kantor.

"Intinya adalah yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat pelayanan customer itu jalan, bisa hadir karyawannya. Tetapi, yang sifatnya manajemen itu bisa dilakukan dari rumah," kata Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Megapolitan
Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Megapolitan
Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Megapolitan
Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Megapolitan
Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Megapolitan
Seorang Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Lakukan Pengawalan ke Bekasi

Seorang Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Lakukan Pengawalan ke Bekasi

Megapolitan
Saat Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak PSI Mengaku Diintimidasi Usai Lapor Polisi…

Saat Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak PSI Mengaku Diintimidasi Usai Lapor Polisi…

Megapolitan
Bendung Katulampa Bogor Siaga 3, Warga di Bantaran Sungai Ciliwung Waspada Banjir

Bendung Katulampa Bogor Siaga 3, Warga di Bantaran Sungai Ciliwung Waspada Banjir

Megapolitan
Bendahara Kelurahan Duri Kepa Kirim Surat Sakit Setiap Akan Dikonfirmasi soal Pinjaman Rp 264,5 Juta

Bendahara Kelurahan Duri Kepa Kirim Surat Sakit Setiap Akan Dikonfirmasi soal Pinjaman Rp 264,5 Juta

Megapolitan
Kasus Kelurahan Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta dari Warga, Lurah: untuk Keperluan Pribadi Bendahara

Kasus Kelurahan Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta dari Warga, Lurah: untuk Keperluan Pribadi Bendahara

Megapolitan
Warga Cibodas Akan Cabut Laporan Polisi jika Kelurahan Duri Kepa Bayar Utang Rp 264,5 Juta

Warga Cibodas Akan Cabut Laporan Polisi jika Kelurahan Duri Kepa Bayar Utang Rp 264,5 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.