Kompas.com - 07/07/2021, 20:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaki HRD perusahaan Ray White Indonesia karena kedapatan melanggar aturan operasional kantor di masa PPKM darurat, Selasa (6/7/2021) Dok Instagram @aniesbaswedanGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaki HRD perusahaan Ray White Indonesia karena kedapatan melanggar aturan operasional kantor di masa PPKM darurat, Selasa (6/7/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta memberikan sanksi penutupan sementara selama tiga hari untuk kantor Equity Life Indonesia.

Sanksi tersebut diberikan karena PT Equity Life dinilai terbukti melakukan tiga pelanggaran serius terhadap aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja menyidak kantor Equity Life. Anies menemukan masih banyak karyawan yang bekerja di kantor tersebut pada masa PPKM Darurat.

"Kami langsung menyegel perusahaan bersangkutan (PT Equity Life), serta kami berikan catatan-catatan khusus untuk dijadikan evaluasi, agar menjadi perhatian dan bisa diperbaiki. Apabila setelah 3 hari masih ada pelanggaran, maka akan diberlakukan denda administratif paling tinggi Rp 50 juta," kata Kadisnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Jadi Target Sidak Anies, Equity Life Bantah Langgar PPKM Darurat karena Masuk Sektor Esensial

Andri mengatakan, tiga pelanggaran serius yang ditemukan pertama, perusahaan tidak melaporkan pekerja yang terpapar Covid-19 ke Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelanggaran kedua, tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak interaksi antar pekerja. Ketiga ditemukan ada pekerja yang hamil 8 bulan dan tetap bekerja seperti biasanya.

Andri sangat menyayangkan adanya pelanggaran pada poin ketiga, karena ibu hamil merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19 dengan gejala berat bahkan fatal.

"Karena sesuai peraturan, ibu hamil harus full WFH. Hal ini kami berikan perhatian serius karena menyangkut dua nyawa, ibu hamil dan bayinya," ucap Andri.

Andri mengingatkan, terdapat aturan terkait kriteria pegawai yang diizinkan bekerja di kantor.

Baca juga: Equity Life Bantah Pekerjakan Bumil Saat Disidak Anies Kemarin

Misalnya suatu perusahaan termasuk kritikal, punya 100 pegawai, namun tetap ada ketentuan lebih lanjut bahwa yang boleh masuk adalah pegawai dalam kondisi sehat.

"Bagi ibu hamil, komorbid, lansia tidak boleh (bekerja di kantor). Tatkala sektor kritikal dan esensial mempekerjakan orang-orang seperti itu berarti pelanggaran. Langsung kita tutup," tutur dia.

Andri mengimbau kepada pelaku usaha agar menaati ketentuan PPKM darurat dan dapat bekerja sama melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 yang lebih luas lagi.

"Harap diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah semuanya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Upaya kita tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak," ujar Andri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Satu dari Empat Pemuda Mabuk yang Keroyok Sebuah Keluarga di Ciputat

Polisi Tangkap Satu dari Empat Pemuda Mabuk yang Keroyok Sebuah Keluarga di Ciputat

Megapolitan
1,2 Juta Warga Jaktim Telah Divaksinasi Covid-19

1,2 Juta Warga Jaktim Telah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Penghasilan Selama PPKM, Pekerja Seni Badut Rela Jual Cincin Kawin untuk Baju Sekolah Anak

Tak Ada Penghasilan Selama PPKM, Pekerja Seni Badut Rela Jual Cincin Kawin untuk Baju Sekolah Anak

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Polda Metro Ingatkan Masyarakat Tetap Kurangi Mobilitas

PPKM Level 4 Diperpanjang, Polda Metro Ingatkan Masyarakat Tetap Kurangi Mobilitas

Megapolitan
Update 25 Juli, 30 Warga Kota Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Update 25 Juli, 30 Warga Kota Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 3.929 Orang

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 3.929 Orang

Megapolitan
Menyorot Tambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19 DKI

Menyorot Tambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19 DKI

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Dibuka, Pedagang hingga Pengunjung Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Pasar Tanah Abang Dibuka, Pedagang hingga Pengunjung Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Megapolitan
Tak Lagi Pakai STRP, Ini Syarat Penumpang Kereta Api Jarak Jauh

Tak Lagi Pakai STRP, Ini Syarat Penumpang Kereta Api Jarak Jauh

Megapolitan
Semua OTG yang Ditampung Pulih, Masjid KH Hasyim Asyari Tutup Sementara Layanan Isolasi

Semua OTG yang Ditampung Pulih, Masjid KH Hasyim Asyari Tutup Sementara Layanan Isolasi

Megapolitan
DPRD Anjurkan Pemkot Bekasi Pakai Silpa untuk Bayar Utang Insentif Tenaga Kesehatan

DPRD Anjurkan Pemkot Bekasi Pakai Silpa untuk Bayar Utang Insentif Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Jangan Terbuai dengan Tren Penurunan Kasus Covid-19, Angka Kematian Masih Tinggi

Jangan Terbuai dengan Tren Penurunan Kasus Covid-19, Angka Kematian Masih Tinggi

Megapolitan
PPKM Dilonggarkan, Pasar Tanah Abang Kembali Dibuka

PPKM Dilonggarkan, Pasar Tanah Abang Kembali Dibuka

Megapolitan
Polda Metro Panggil Jerinx Senin Ini, Diperiksa Terkait Laporan Adam Deni

Polda Metro Panggil Jerinx Senin Ini, Diperiksa Terkait Laporan Adam Deni

Megapolitan
Daftar 52 RT Zona Merah di Jakarta Timur

Daftar 52 RT Zona Merah di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X