Anies Pastikan Gaji ASN DKI Jakarta Tak Dipotong untuk Penanganan Covid-19 Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta tidak mengalami pemotongan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 tahun ini.

"Oh enggak (termasuk yang digeser untuk penanganan Covid-19), tahun ini sejauh ini Alhamdulillah aman," kata Anies dalam rekaman suara, Kamis (7/8/2021).

Dia mengatakan, kondisi ini berbeda dari tahun lalu yang memaksa gaji PNS di Jakarta dipotong 50 persen untuk program bantuan sosial.

Baca juga: Video Viral Anggota Paspampres Datangi Mapolres Jakbar, Kapolres: Permasalahan Sudah Selesai

Anies menjelaskan, tahun lalu Pemprov DKKI mengambil keputusan sulit memotong gaji bulanan PNS hingga 50 persen untuk memberikan Bansos 1,6 juta keluarga terdampak pandemi.

"Tidak biasanya terjadi di mana ASN gaji bulanannya dipotong tapi tahun lalu kita harus ambil keputusan itu," ucap Anies.

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan refocusing atau pergeseran anggaran dari satu program ke program penanganan Covid-19.

Dia menyebut pergeseran anggaran akan diprioritaskan untuk keselamatan warga Jakarta.

Jajaran Pemprov DKI, ucap Anies, terus bekerja menyesuaikan pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini.

"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta, maka kita akan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhannya," ujar dia.

Baca juga: Anies Sebut Pergeseran Anggaran Jakarta Diprioritaskan untuk Keselamatan Warga

Namun Anies enggan menyebut anggaran dari program apa saja yang akan digeser untuk penanganan Covid-19 ini.

Selain menggeser anggaran, Anies mengatakan, Pemprov DKI juga mengandalkan banyak bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan penanganan Covid-19.

Termasuk untuk penyaluran bantuan sosial di masa pandemi yang dinilai cukup penting sebagai jaring pengaman sosial.

"Sebenarnya (bantuan) lebih banyak dari pemerintah pusat juga untuk bantuan sosial. Bansos yang akan berjalan juga karena itu tidak kalah penting," ucap Anies.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mulai merencanakan refocusing APBD 2021 untuk penanganan Covid-19.

"Mereka (Pemprov DKI) sudah merencanakan sejak hari Jumat (2/7/2021) yang lalu, mereka sedang menghitung secara teknis pos-pos mana yang tidak bisa dilaksanakan secara waktu," ujar Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Selasa (6/7/2021).

Refocusing tahun ini, kata Mujiyono, akan menjadi lebih sulit karena rata-rata anggaran digunakan untuk program prioritas Pemprov DKI.

Baca juga: Pemuda yang Mengaku Keluarga Jenderal dan Lawan Petugas di Ciputat Jadi Tersangka

Berbeda dengan tahun lalu banyak anggaran non prioritas bisa dicoret dengan mudah dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Kalau dulu kan yang nggak prioritas banyak seperti kegiatan sosialisasi, gampang kita refocusing. Kalau sekarang hampir semuanya prioritas," ucap dia.

Politikus Demokrat ini mengatakan, refocusing juga sulit dilakukan karena Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah dianggarkan sampai dengan Rp 5 triliun saat awal penyusunan APBD 2021.

Sehingga sulit untuk ditambah lagi karena anggaran BTT dinilai sudah cukup banyak.

Dia mengatakan, saat ini belum ada data terkait program apa saja yang harus dihapus pada tahun ini untuk dialihkan ke dalam pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

"Belum tau, kalau udah data nanti saya kasih tau. Tapi yang pasti kan kerjaan fisik yang parsial yang tersendiri, misalkan rehab Panti," tutur Mujiyono.

Namun yang terpenting saat ini, kata Mujiyono, apakah cash flow anggaran DKI baik-baik saja di masa pandemi?

Mengingat pendapatan daerah DKI Jakarta baru tercapai 28 persen pada pertengahan tahun 2021, sedangkan kebutuhan untuk penanganan Covid-19 semakin tinggi.

"Refocusing itu hanya menggeser angka, menggeser peruntukan. Yang paling penting apa? Cash flow-nya! Percuma geser-geser tapi duitnya nggak ada," ucap dia