Banyak Calon Penumpang dari Stasiun Tangerang Tak Bawa STRP, Alasannya Tidak Tahu Informasi

Kompas.com - 12/07/2021, 10:16 WIB
Seorang penumpang berjalan di peron Stasiun Tangerang di Banten, Senin (20/4/2020). Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Polana P Pramesti mengatakan pengguna moda transportasi KRL mengalami penurunan pada Maret 2020 sebesar 30,38 persen menjadi sekitar 598 ribu penumpang per hari dari jumlah penumpang pada Januari 2020 sebanyak 859 ribu orang per hari. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang penumpang berjalan di peron Stasiun Tangerang di Banten, Senin (20/4/2020). Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Polana P Pramesti mengatakan pengguna moda transportasi KRL mengalami penurunan pada Maret 2020 sebesar 30,38 persen menjadi sekitar 598 ribu penumpang per hari dari jumlah penumpang pada Januari 2020 sebanyak 859 ribu orang per hari. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.
|

"Enggak setuju sih saya. Saya baru tahu di sini," ucap Fajar dalam rekaman suara, Senin.

Dia mengaku hendak ke Depok bersama dengan istrinya untuk mengunjungi orangtua istrinya.

"Mau jenguk orangtua. Sakit, lagi kurang sehat. Makanya saya sama istri saya ke sana," tuturnya.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba sebelumnya berujar, kebijakan tersebut diberlakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat.

"KAI Commuter terus mengingatkan seluruh masyarakat yang menggunakan KRL adalah mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Minggu kemarin.

Menurut Anne, petugas akan memeriksa dokumen persyaratan setiap penumpang KRL. Petugas hanya mengizinkan penumpang dengan surat izin perjalanan.

"Mulai Senin, masyarakat yang menggunakan KRL wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat," ungkap Anne.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Anne, penumpang KRL juga bisa menggunakan dokumen lain, seperti surat tugas yang dikeluarkan instansi pemerintah, ataupun perusahaan sektor esensial dan kritikal.

"Ditandatangani oleh pimpinan instansi. Minimal eselon 2 untuk pemerintahan, atau pimpinan perusahaan yang termasuk sektor esensial dan kritikal," jelas Anne.

Dengan begitu, Anne berharap mobilitas masyarakat pada masa PPKM darurat bisa ditekan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

Megapolitan
Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Megapolitan
Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Megapolitan
Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Megapolitan
Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Megapolitan
Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Megapolitan
PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

Megapolitan
Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Sopir Berencana Ganti Rugi

Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Sopir Berencana Ganti Rugi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi, Satu Masih Buron

Polisi Tangkap 2 Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi, Satu Masih Buron

Megapolitan
Polisi Agendakan Pemeriksaan Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil

Polisi Agendakan Pemeriksaan Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.