Kompas.com - 12/07/2021, 11:47 WIB
Sejumlah calon penumpang mengantre saat pemeriksaan dokumen Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2021). Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan soal kewajiban membawa STRP atau surat tugas bagi pengguna KRL Commuterline yang berlaku mulai Senin (13/7/2021) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHSejumlah calon penumpang mengantre saat pemeriksaan dokumen Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2021). Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan soal kewajiban membawa STRP atau surat tugas bagi pengguna KRL Commuterline yang berlaku mulai Senin (13/7/2021) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak 8.217 permohonan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) dari pengajuan yang masuk periode 5-11 Juli 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, penolakan dilakukan karena pengajuan tidak sesuai dengan persyaratan.

"8.217 permohonan STRP ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," kata Benni dalam keterangan tertulis, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Banyak Calon Penumpang dari Stasiun Tangerang Tak Bawa STRP, Alasannya Tidak Tahu Informasi

Benni mengatakan, dalam periode 5-11 Juli, ada 34.725 pengajuan STRP yang masuk ke DPMPTSP melalui situs jakevo.jakarta.go.id.

Rinciannya permohonan dengan 23.670 STRP diterbitkan sebanyak 2.838 dalam proses penelitian administrasi dan teknis karena baru saja diajukan pemohon dan sisanya 8.217 permohonan STRP ditolak.

Benni mengatakan, ribuan penolakan STRP umumnya terjadi karena perusahaan belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) untuk identitas pelaku usaha yang diterbitkan Lembaga OSS (Online Single Submission) Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Semua Angkutan Umum di Jakarta Hanya Layani Pemegang STRP

"Umumnya penolakan STRP Perusahaan/Pekerja Kolektif, dikarenakan Penanggungjawab Perusahaan tidak dapat melampirkan NIB," ucap Benni.

Selain itu, penolakan juga terjadi karena petugas mendapat data permohonan tidak lengkap atau tidak bisa terbaca oleh sistem, seperti penginputan data yang salah ketik atau file dokumen yang terlalu besar.

Ada lima sektor terbanyak yang mengajukan STRP yaitu 1.069 di Sektor Keuangan dan Perbankan, 997 di sektor Konstruksi, 935 di sektor kesehatan, 909 di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 837 di sektor logistik dan transportasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir di Jalan Pramuka Depok akibat Luapan Kali Licin Berangsur Surut

Banjir di Jalan Pramuka Depok akibat Luapan Kali Licin Berangsur Surut

Megapolitan
KRL Alami Gangguan di Jalur Stasiun Bojonggede–Citayam

KRL Alami Gangguan di Jalur Stasiun Bojonggede–Citayam

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Sebelum Ini Saja Sudah Banyak yang Tak Pakai

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Sebelum Ini Saja Sudah Banyak yang Tak Pakai

Megapolitan
Soal Aturan Teknis Lepas Masker di Area Terbuka, Pemkot Tangsel Tunggu Instruksi Mendagri

Soal Aturan Teknis Lepas Masker di Area Terbuka, Pemkot Tangsel Tunggu Instruksi Mendagri

Megapolitan
Hanyut Saat Berenang di Kali Perumahan Bekasi, Bocah Laki-laki Ditemukan Meninggal

Hanyut Saat Berenang di Kali Perumahan Bekasi, Bocah Laki-laki Ditemukan Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Beli Pompa Kuras Khusus untuk Pemeliharaan Sumur Resapan

Pemprov DKI Akan Beli Pompa Kuras Khusus untuk Pemeliharaan Sumur Resapan

Megapolitan
Daftar Alamat dan Kontak Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2022

Daftar Alamat dan Kontak Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2022

Megapolitan
Kesaksian Kakak hingga Adik Nirina Zubir, Ungkap Tokoh Figuran dalam Penggelapan Aset Sang Ibu

Kesaksian Kakak hingga Adik Nirina Zubir, Ungkap Tokoh Figuran dalam Penggelapan Aset Sang Ibu

Megapolitan
Bapak dan Anak Jadi Begal karena Kesulitan Ekonomi, Korbannya Ibu Muda di Tangerang

Bapak dan Anak Jadi Begal karena Kesulitan Ekonomi, Korbannya Ibu Muda di Tangerang

Megapolitan
Permintaan Dea 'Onlyfans' agar Tak Ditahan Kejaksaan karena Sedang Hamil

Permintaan Dea "Onlyfans" agar Tak Ditahan Kejaksaan karena Sedang Hamil

Megapolitan
Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Megapolitan
Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Megapolitan
Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Megapolitan
Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Megapolitan
Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.