Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Pisangan Baru Diintimidasi Usai Lapor Pelanggaran Prokes di JAKI, Ini Komentar Lurah

Kompas.com - 12/07/2021, 21:46 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kelurahan angkat bicara terkait bocornya identitas warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, setelah warga tersebut membuat laporan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Lurah Pisangan Baru Tuti Sugihastuti mengatakan, awalnya pihaknya menindaklanjuti laporan tersebut karena masuk wilayah Pisangan Baru.

"Tanggal 3 (Juli 2021), masuk laporan ke kami, terkait permasalahan ketertiban masyarakat ya," kata Tuti, Senin (12/7/2021), lewat rekaman suara yang diterima.

Kemudian, pihak kelurahan melakukan disposisi ke Satpol PP DKI Jakarta.

"Dikembalikan ke Satpol PP wilayah. Kemudian anggota menindaklanjuti ke lokasi," lanjut Tuti.

Baca juga: Kisah Pasien Covid-19 di Jaktim, Adukan Pelanggaran via JAKI Justru Kena Intimidasi

Keesokan harinya, Satpol PP mendatangi ke lokasi. Namun, tidak menemukan pelanggaran yang dimaksud.

Terkait bocornya identitas salah satu warga, Tuti mengatakan bahwa pihaknya juga bingung.

"Kami yakin bahwa petugas kami itu tidak membocorkan karena kami pun tidak tahu siapa yang melaporkan ke JAKI tersebut," kata Tuti.

"Dasar kami ke lapangan adalah (pelaporan) JAKI. Di JAKI sendiri, pelapornya adalah anonim, seperti itu," lanjutnya.

Tuti mengatakan, pihaknya tetap berprinsip teguh tidak membocorkan identitas pelapor di JAKI.

"Jadi kami perangkat ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Pisangan Baru, kami menjamin dan merahasiakan si pelapor melalui JAKI," kata Tuti.

Adapun warga itu berinisial P yang melaporkan pelanggaran prokes di lingkungannya melalui JAKI.

Baca juga: Wagub DKI: 14.619 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Rekor Lagi

Namun, identitasnya diduga dibocorkan oleh petugas Satpol PP yang menindaklanjuti laporan tersebut.

Alhasil, P dan keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri kini mendapat intimidasi dari para tetangga.

Berbagai sindiran dari warga yang kerap berkumpul di tempat di seberang kediaman P, terdengar jelas oleh dia dan keluarganya dari dalam rumah.

"Posisi kamar saya tuh pas di depan tempat tongkrongan mereka jadi saya bisa dengar jelas semua omongan," kata P kepada Kompas.com, Minggu (11/7/2021).

P bercerita, peristiwa itu berawal dari banyaknya warga yang kerap berkumpul di pos tanpa menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

P yang geram dengan sikap tak bertanggung jawab para warga itu akhirnya melapor melalui aplikasi JAKI.

Besar harapan P laporannya bisa segera ditindak lanjuti, karena bisa langsung diterima oleh petugas di tingkat provinsi.

"Jadi memang Sudah lama sebenarnya ini kelakuan warga sekitar saya kayak begini. Terutama masa pandemi, saya melihat mereka enggak pakai masker dan nongkrong sampai tengah malem di depan rumah saya," ungkap P.

Baca juga: Pecat Petugas Dishub karena Nongkrong di Warkop, Anies: Ini Pesan untuk Semua!

Keesokan harinya, petugas Satpol PP datang ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan P.

Sejumlah warga di pos tersebut diimbau mematuhi protokol kesehatan dan seluruh aturan yang berlaku selama PPKM Darurat.

"Sekitar besoknya, itu ada Satpol PP yang datang ke TKP. Saya liat dari (keterangan) fotonya tertulis jam 22.30 WIB," kata P.

Namun, tindak lanjut yang dilakukan oleh para petugas itu seolah-olah hanya sekedar "basa-basi", untuk menunaikan tugas.

Para warga, kata P, kembali berkumpul dan terdengar membicarakan kedatangan Satpol PP pada malam sebelumnya.

Warga tersebut pun mendapatkan bocoran informasi dari petugas, bahwa kedatangan Satpol PP ke lokasi karena adanya aduan masuk dari P soal pelanggaran PPKM darurat.

"Besoknya rame banget depan rumah saya, mereka pada ngumpul," kata P.

"Saya juga dengar laporan saya, sedetil-detilnya, per kata diomongin sama mereka. Dan ada yang menyebut nama saya," sambungnya.

Sejak melapor via aplikasi JAKI dan identitasnya terungkap, para warga itu justru semakin sering berkumpul di pos tersebut hingga malam hari.

P juga selalu mendengar sindiran yang mengarah kepada dia dan keluarganya, akibat melaporkan aktivitas para pelanggar protokol kesehatan tersebut.

"Woy pake masker lu. nanti ada yang laporin difoto, didatangi Satpol PP. Teriak-teriak disengajain dan itu tuh kenceng banget, sampai saya enggak bisa tidur," ungkap P.

Hingga kini, P menyebut, tidak ada tindak lanjut dari pengurus lingkungan RT/RW terkait adanya kegiatan yang melanggar aturan PPKM Darurat tersebut.

"Dari RT atau RW enggak ada tindakan. Di luar masalah ini, bahkan untuk nanya kabar saya sekeluarga yang lagi isoman, apakah masih hidup atau enggak, pun enggak ada," tutur P.

P khawatir intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah warga tersebut mempengaruhi kondisi psikis dia dan orangtuanya.

Apalagi, P sekeluarga hingga kini masih menjalani isolasi mandiri dalam rangka proses pemulihan.

"Setiap mereka nongkrong depan rumah saya ini pasti teriak-teriak mas soal laporan saya. Dan saya mikirin ibu sama bapak, takut stres juga lama-lama dengerin kayak begitu," kata P.

Dia pun akhirnya melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak Pemprov DKI Jakarta dan meminta pertanggungjawaban perlindungan untuk dia dan keluarganya.

Sebab, P merasa bahwa tindakannya melaporkan pelanggaran protokol kesehatan sudah tepat. Dia khawatir warga yang berkumpul di pos tersebut justru ikut terpapar Covid-19.

"Dari Pemprov udah ngehubungin saya, buat menindaklanjuti kasus ini. Sekarang yang penting dan saya pikirin tuh biar enggak ada intimidasi atau omongan-omongan mereka lagi. Padahal saya kasih tau yang bener," ungkap P.

Warga matraman itu berharap agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan koordinasi dan membina petugas di lapangan.

Khususnya, dalam hal menindaklanjuti aduan pelanggaran dan menjamin keamanan pelapor.

"JAKI ini jadi harapan buat orang-orang yang sudah susah melapor hal-hal di sekitarnya ke RT, RW, bahkan mungkin kelurahan tapi enggak ditanggapi. Tapi harus ada jaminan rasa aman, itu si mas yang penting," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com