Kompas.com - 13/07/2021, 19:16 WIB
Petugas masih menemukan pekerja dari sektor non-esensial dan non-kritikal yang berusaha melewati salah satu pos penyekatan di TL Lampiri, Jalan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada hari ke-10 PPKM darurat, Senin (12/7/2021). TRIBUN JAKARTA/NUR INDAH FARRAH AUDINAPetugas masih menemukan pekerja dari sektor non-esensial dan non-kritikal yang berusaha melewati salah satu pos penyekatan di TL Lampiri, Jalan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada hari ke-10 PPKM darurat, Senin (12/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Milianasari meminta agar Pemprov DKI Jakarta mempermudah persyaratan pembuatan surat tanda registrasi pekerja (STRP) untuk pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja individu non-perusahaan.

Menurut Eneng, pengemudi ojol dan pekerja individu seperti buruh bangunan merupakan mitra kerja yang tidak memiliki surat tugas dari perusahaan.

"Pengemudi transportasi online dan buruh bangunan bukan karyawan formal perusahaan tapi hanya mitra, sebagian juga pekerja harian yang tidak punya surat tugas dari perusahaan," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Polisi: Ojek dan Taksi Online Dibantu Melintas di Penyekatan PPKM Darurat

Eneng berpendapat bahwa Pemprov DKI harus mengkaji ulang kebijakan persyaratan STRP agar bisa menjangkau pekerja individu.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meminta agar Dinas Perhubungan bisa segera mengakomodir kebutuhan warga pekerja individu sehingga STRP bisa dinikmati mereka yang bekerja sebagai mitra perusahaan esensial dan kritikal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk mempermudah, Eneng mengusulkan agar pengemudi ojol tidak perlu membuat STRP dan hanya perlu melampirkan status pengemudi aktif dari aplikasi.

Baca juga: STRP Berlaku di Jabodetabek, Mobilitas Warga Turun Drastis di Hari Pertama

"Pada pemeriksaan selain STRP bisa juga diperiksa status aktif di aplikasi yang dicocokkan dengan KTP untuk menghindari penyelewengan," ujar dia.

Terlebih menurut Eneng, layanan jasa transportasi merupakan layanan jasa esensial yang termasuk diizinkan dalam pelaksanaan PPKM darurat.

"Transportasi online harus didukung karena dalam kesehariannya sering keluar masuk wilayah Jakarta dan melewati pos penyekatan," ujar dia.

Sementara untuk pekerja individu lainnya seperti buruh bangunan diusulkan untuk diganti dengan surat keterangan dari RT/RW tempat lokasi proyek berjalan bahwa benar orang tersebut merupakan buruh bangunan di tempat tersebut dalam kurun waktu tertentu.

"Intinya Pemprov DKI harus cepat beradaptasi dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan. Segera turun ke lapangan, pantau pelaksanaannya dan jangan ragu mengkaji ulang kebijakan," ujar Eneng.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Megapolitan
Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Megapolitan
Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

Megapolitan
Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Megapolitan
Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.