Kompas.com - 14/07/2021, 19:47 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga yang melanggar aturan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dapat dikenai sanksi pidana mulai pekan depan.

Pengenaan sanksi pidana ini telah dibahas dalam Rapat Rencana Pelaksanaan Sidang Yustisi di Posko Covid-19 Monumen Nasional, Rabu (14/7/2021) siang tadi.

Rapat tersebut diikuti Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Pusat Riono Budi Santoso, serta Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat Denny Ramdhani.

Baca juga: Sidang Pelanggaran PPKM Darurat di Jakbar, Sanksi Denda Terkumpul Rp 58 Juta

Riono menyebut, Kejari Jakpus bersama kepolisian dan pemkot telah sepakat untuk mulai menerapkan sanksi pidana pada pelanggar PPKM darurat. Menurut Riono, sanksi pidana tersebut akan diterapkan mulai pekan depan.

“Segera, lah. Segera. Bisa pekan depan,” ucap Riono seperti dilansir Warta Kota, Rabu (14/7/2021).

Menurut Riono, aparat penegak hukum bisa menggunakan sejumlah aturan dalam pengenaan sanksi pidana ini, mulai dari UU tentang wabah penyakit menular, UU tentang kekarantinaan kesehatan, serta Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Tibum)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 63 Perusahaan di Jakpus Diberi Sanksi Selama PPKM Darurat, Ada yang Ditutup Sementara

Persidangan yang ditujukan bagi pelanggar sanksi pidana tersebut akan dilakukan dengan dua cara, yakni sidang di tempat dan sidang di pengadilan.

“Persidangan di tempat dengan pasal-pasal pidana ringan. Kita juga terapkan melalui persidangan di pengadilan,” ucap Riono.

“Tergantung Kesalahannya dia masuk di mana,” sambungnya.

Baca juga: Sidang di Tempat, 53 Pelanggar PPKM Darurat Kota Tangerang Diberi Sanksi Denda

Pemerintah sebelumnya memang telah mengubah sanksi bagi masyarakat yang melanggar PPKM Darurat. Adapun sanksi tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri atau Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021.

Dalam Inmendagri tersebut disebutkan bahwa setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular.

Sanksi yang bisa dikenakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai informasi, Inmendagri mengubah sanksi yang awalnya tercatat dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Pada Inmendagri yang lama, KUHP tidak dimasukkan dalam daftar sanksi yang akan dikenakan ke masyarakat pelanggar PPKM Darurat.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Pekan Depan, Pelanggar PPKM Darurat di Jakarta Pusat Dikenakan Sanksi Pidana, Berikut Penjelasannya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kondisi Terkini Cahaya Swalayan di Cilandak KKO Usai Terbakar Selasa Malam

Kondisi Terkini Cahaya Swalayan di Cilandak KKO Usai Terbakar Selasa Malam

Megapolitan
Polda Metro Jaya Teliti Laporan Luhut B Pandjaitan Terkait Pencemaran Nama Baik

Polda Metro Jaya Teliti Laporan Luhut B Pandjaitan Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi: Ada Dugaan Pungli

Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi: Ada Dugaan Pungli

Megapolitan
Rutan Salemba Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran untuk Pegawai

Rutan Salemba Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran untuk Pegawai

Megapolitan
Masyarakat Diminta Waspada Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Masyarakat Diminta Waspada Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Megapolitan
PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

Megapolitan
Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Megapolitan
Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

Megapolitan
Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Megapolitan
Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan 'Bermain' di Tambang di Papua

Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan "Bermain" di Tambang di Papua

Megapolitan
Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.