Potret Nyata Covid-19 Tak Terkendali di Jakarta: RS Kolaps, Antrean Pasien Terus Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - "Sekarang pun warga banyak yang tidak mendapat tempat (perawatan), menunggu, mengantre di ICU, kita menyaksikan peta tantangan ini nyata," kata Gubernur DKI Jakarta Anies 2 Juli 2021.

Dia menyebut ketersedian tempat tidur perawatan pasien Covid-19 di Jakarta sudah hampir kolaps dengan tingkat keterisian tempat isolasi dan ICU di atas 90 persen.

Baca juga: Varian Delta Mengamuk di Jakarta: Penularan Semakin Masif, Jenazah Pasien Covid-19 Harus Antre Dimakamkan

Keadaan itu tidak berubah setelah dua pekan pernyataan orang nomor satu di Jakarta itu berlalu.

Lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta dan kolapsnya fasilitas kesehatan terekam dalam jejak digital kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU yang diunggah Pemprov DKI Jakarta.

Sejak Juni angka BOR mengkhawatirkan

Pada 6 Juni 2021, Pemprov DKI Jakarta tercatat menyediakan 1.059 tempat tidur ICU dan 6.577 tempat tidur isolasi di 106 rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 bergejala sedang hingga kritis.

Saat itu tingkat keterisian tempat tidur isolasi berada di 45 persen, sedangkan ICU hanya di angka 47 persen. Angka ini disebut aman, karena tingkat ketersediaan tempat tidur masih di atas 50 persen.

Seminggu kemudian, tingkat keterisian melonjak di atas 50 persen. Tempat tidur isolasi yang sebelumnya terisi 45 persen naik ke angka 75 persen.

Baca juga: Jakarta Hadapi Fase Genting Covid-19, RS Kolaps hingga Warga Berjuang Mandiri Dapatkan Oksigen

Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai menambah kapasitas dari 6.577 menjadi 7.231 tempat tidur.

Begitu juga tempat tidur ICU sepekan sebelumnya terisi 47 persen naik ke angka 65 persen.

Meskipun ICU juga mengalami penambahan tempat tidur walau tak semasif tempat tidur isolasi. ICU yang semula berkapasitas 1.059 tempat tidur ditambah menjadi 1.086 tempat tidur.

Sepekan berjalan, pada 20 Juni 2021 alarm krisis fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 mulai berbunyi. Tempat tidur isolasi sudah terisi 90 persen, sedangkan ICU terisi 81 persen.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasien menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/6/2021). Tenda darurat berfungsi sebagai ruang triase untuk mengetahui pasien terindikasi Covid-19 atau tidak. Saat ini ada 368 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi ini.

Setelah sepekan, bukan semakin baik keadaan justru semakin memburuk. Meski tempat tidur isolasi dan ICU angkanya terus bertambah, namun persentase tingkat keterisian justru meningkat.

Tempat tidur isolasi bertambah dari 9.028 menjadi 10.355, akan tetapi tingkat keterisian tempat tidur naik ke angka 93 persen.

Begitu juga tempat tidur ICU yang sebelumnya hanya disediakan 1.189 ditambah menjadi 1.260, namun tingkat keterisian bertambah dari 81 persen menjadi 87 persen.

Baca juga: 100 Titik Penyekatan Selama PPKM Darurat, Ojol Boleh Melintas

RS rujukan ditambah, krisis tak terelakan 

Penambahan tempat tidur perawatan pasien Covid-19 dengan tingkat keterisian terus saling kejar. Pada 4 Juli 2021, rumah sakit di ambang kolaps.

Tempat tidur isolasi kembali ditambah dari 10.355 menjadi 11.214 tempat tidur. Penambahan ini mengurangi tingkat keterisian tempat isolasi hanya satu persen saja dari sebelumnya di angka 93 persen menjadi 92 persen.

ICU juga ditingkatkan dari 1.260 tempat tidur menjadi 1.377, tapi tingkat keterisian justru bertambah dari 91 persen menjadi 94 persen.

Baca juga: RS di Jabodetabek Penuh, Anggota DPR hingga Bupati Bekasi Meninggal Setelah Tak Dapat Ruang ICU

Data terakhir yang diunggah Pemprov DKI Jakarta 11 Juli 2021, Pemprov DKI kembali menambah tempat tidur isolasi dari 11.214 menjadi 11.522, namun persentase keterisian stagnan di angka 92 persen.

Tempat tidur ICU juga ditambah dari 1.377 menjadi 1.479 tempat tidur. Meski mengalami penambahan, keterisian tempat tidur di ICU tetap meningkat dari 94 persen kini di angka 95 persen.

Luhut klaim terkendali

Entah data dan fakta di ibu kota ini disadari atau tidak oleh pemerintah pusat. Tetapi, yang terjadi justru penyangkalan terhadap realitas yang ada.

Sebut saja pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini bisa dikendalikan.

Dok. Humas Kemenko Kemaritiman dan Investasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan kunjungan ke Sofifi, Maluku Utara untuk meninjau pembangunan infrastruktur di kota tersebut, Selasa (22/6/2021).

Luhut menampik berbagai anggapan yang menyebutkan kondisi pandemi di Tanah Air tidak terkendali.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut dalam konferensi pers daring pada Senin (12/7/2021).

Meski demikian, Luhut mengakui selama menangani pandemi pemerintah menghadapi berbagai kendala. Namun, pemerintah berusaha memperbaiki semua kendala tersebut.

Baca juga: Luhut: Yang Bilang Covid-19 Tak Terkendali, Saya Tunjukkan ke Mukanya Kita Terkendali

"Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes, kita punya banyak masalah. Dan masalah kita perbaiki dengan tertib karena tim bekerja sangat kompak," ucap Luhut.

Pernyataan Luhut ini menuai beragam reaksi karena kondisinya tak "setenang" yang disampaikan Luhut.

Jika memang terkendali, lalu apa yang bisa menjelaskan ratusan orang harus mengantre dari pagi untuk mengisi tabung oksigen, apotek-apotek ramai orang mencari obat-obatan yang kini melambung tinggi harganya.

Baca juga: Cerita Kadinkes soal Sulitnya Cari Ruang ICU untuk Bupati Bekasi: Memang Penuh Semua...

Belum lagi puluhan tenaga kesehatan ambruk karena ikut terpapar Covid-19. Catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, setidaknya delapan orang nakes meninggal dunia dalam sepekan terakhir.

Jumlah itu belum ditambah para nakes yang masih harus menjalani isolasi mandiri sehingga tak bisa bekerja merawat pasien. Tak heran, krisis pun terjadi seperti yang dialami RSUD Tarakan di mana di tempat itu, tenda darurat tidak bisa dioperasikan karena kurangnya nakes. 

Baca juga: Sejumlah Dokter Tertular Covid-19, Tenda Darurat di RSUD Tarakan Belum Beroperasi

Jika para nakes dalam kondisi yang juga krisis, lalu apa kabar pasien yang tak mampu mengakses faskes? Mereka yang terpaksa menjalani isolasi mandiri, meski bergejala sedang hingga berat. 

Data Lapor Covid-19, kanal komunitas peduli hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid, menyebutkan bahwa 265 penderita Covid-19 meninggal saat berusaha mencari failitas kesehatan atau mennggu antrean IGD. Mereka meninggal di luar fasilitas kesehatan.

"Kondisi itu menunjukkan bahwa pemerintah abai dalam memenuhi hak atas kesehatan warganya di masa pandemi," tulis Lapor Covid-19.

Disebutkan, 265 penderita Covid-19 yang meninggal tersebar di 47 kota dan kabupaten di 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Lapor Covid-19: Tak Ada Sense of Crisis Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Di DKI Jakarta tercatat sebanyak 17 kasus warga positif Covid-19 yang meninggal di luar fasilitas kesehatan dan Jawa Barat melaporkan 97 kasus.

Di Jabar salah satunya terdapat di Kota Bekasi yang menduduki urutan pertama warga penderita Covid-19 meninggal di luar fasilitas kesehatan versi Lapor Covid-19.

Dengan kondisi seperti ini, benarkah pandemi Covid-19 di Indonesia benar-benar terkendali? Yang jelas, Indonesia kini tengah disorot dunia karena angka kematian akibat Covid-19 yang tertinggi sedunia. Sebuah "prestasi" yang patut dipertanyakan.