Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setiap Tahun Ada 10.000 Dokter Baru Lulus, Serapan Pemerintah Dinilai Rendah di Masa Pandemi Ini

Kompas.com - 16/07/2021, 13:18 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Serapan tenaga dokter oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 dianggap masih rendah dibandingkan dengan ketersediaan tenaga yang ada.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Ari Fahrial Syam mengatakan, setiap tahun fakultas kedokteran se-Indonesia mampu meluluskan 10.000 dokter baru.

"Sudah otomatis ada 10 ribuan dokter setiap tahun (yang bisa) direkrut oleh pemerintah. Sekarang, masalahnya pemerintah sanggupnya mau rekrut berapa orang?" kata Ari ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2021).

Baca juga: Ironi Rencana Pemerintah Rekrut Dokter Baru, padahal Insentif Telat Berbulan-bulan

"Pemerintah mau menyerapnya berapa, tinggal itu saja. Kalau cuma 2.000-3.000 sih sedikit itu. Angkat saja 10.000 semuanya," lanjut dia.

Pemerintah disinyalir tak mampu secara finansial jika merekrut dokter dan tenaga kesehatan lain dalam jumlah yang lebih besar.

Dengan jumlah yang ada saat ini, insentif yang dijanjikan pemerintah baru cair dalam sembilan bulan, dan sebagian relawan masih belum dibayar.

Padahal, jumlah dokter sangat krusial dalam kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 saat ini, di mana jumlah tempat tidur perawatan harus terus diperbanyak.

Tak mungkin membuka ratusan hingga ribuan ruang perawatan baru untuk pasien Covid-19 sedangkan jumlah dokter tidak ditambah.

Pemerintah baru-baru ini mencanangkan hanya akan merekrut 2.000 dokter baru lulus. Kebijakan itu, menurut Ari, sudah terlambat dan masih kelewat sedikit dibandingkan ketersediaan dan kebutuhan.

"Ini kita bicara dokter baru. Begitupun spesialis, sama juga. Pemerintahan dananya terbatas untuk menyerap spesialis itu," kata Ari.

"Kembali lagi, tergantung pemerintah mau serap berapa. Harusnya ya, diserap semua karena itu kan dokter internship. Tergantung kesiapan pemerintah mau cepat atau enggak. Kalau mau cepat, harus ada dananya. Kalau enggak ada duitnya, ya, orang mau makan apa, sudah risiko nyawa kan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com