JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia, termasuk Ibu Kota Jakarta, selama lebih dari satu tahun telah berdampak negatif terhadap perekonomian warga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI terbaru menunjukkan bahwa jumlah warga miskin Ibu Kota mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun lalu.
Pada September 2020 lalu, angka kemiskinan DKI mencapai 4,69 persen dan meningkat menjadi 4,72 persen pada Maret tahun ini.
"Kalau kita uraikan angka 4,72 persen ini, kurang lebih setara hampir 500.000 orang jatuh ke lembah kemiskinan," ujar Kepala BPS DKI Jakarta Buyung Airlangga, Kamis (15/7/2021).
Bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat diharapkan untuk membantu meningkatkan kembali perekonomian rakyat.
Baca juga: Hampir Dua Pekan PPKM Darurat, Pemprov DKI Didesak Percepat Penyaluran Bansos Tunai
Hanya saja, pembahasan mengenai refocusing anggaran (pergeseran anggaran) untuk penanganan pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Pemprov DKI belum memutuskan pos dana apa yang akan digunakan untuk membantu pemulihan perekonomian dan kondisi masyarakat.
Bersamaan dengan itu, muncul berbagai desakan dari anggota dewan untuk "mengorbankan" sejumlah megaproyek Gubernur DKI Anies Baswedan demi keselamatan rakyat.
Di antara megaproyek yang paling banyak disinggung adalah penyelenggaraan Formula E.
Lantas apa saja megaproyek Anies yang sedang berlangsung saat ini dan berapa total dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proyek tersebut? Simak rangkuman berikut:
Baca juga: Sejumlah Nakes Undur Diri dari Pekerjaan karena Beban Kerja Berat dan Insentif Tertahan
Federasi Otomotif Internasional (FIA) sebagai penyelenggara Formula E resmi mengumumkan jadwal sementara musim balap 2022.
Dalam jadwal itu, tidak ada nama DKI Jakarta sebagai salah satu kota yang menyelenggarakan balap mobil listrik itu.
Karena nama Jakarta tak tercantum dalam jadwal sementara, ajang balap yang diimpikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu terancam batal untuk ketiga kalinya sejak direncanakan terselenggara pada musim balap 2020.
Baca juga: Ogah Batalkan Formula E, Wagub DKI: Harapan Kita 2022 Terlaksana
Muncul suara dari anggota legislatif DKI Jakarta agar Pemprov DKI menarik kembali uang yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk event balap yang tak jelas kapan terselenggara itu.
Sebab, saat ini Jakarta membutuhkan uang untuk penanganan Covid-19 yang masih menunjukkan tren penularan yang tinggi.
Baca juga: Di Tengah Keterbatasan, Satu Per Satu Warga Miskin Jakarta Meninggal Saat Isolasi Mandiri
Pos anggaran untuk penyelenggaraan Formula E yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pun tak main-main jumlahnya.
Sejak 2020, Pemprov DKI sudah menyetor uang senilai Rp 360 miliar ke pihak penyelenggara untuk commitment fee dan biaya sosialisasi Rp 600 juta.
Pendanaan lainnya senilai Rp 934 miliar digunakan untuk pembayaran asuransi penyelenggaraan Formula E.
Semua beban anggaran tersebut diajukan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta.
Rincian anggaran penyelenggaran Formula E tidak sampai di situ, Pemprov DKI juga mengajukan anggaran ajang balap listrik itu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo senilai Rp 306 miliar. Total keseluruhan mencapai Rp 1,6 triliun.
Baca juga: Patungan Rakyat Bahu-membahu Selamatkan Nyawa Warga Miskin Kota yang Makin Terpinggirkan
Selain menyinggung tentang dana penyelenggaraan Formula E, anggota dewan juga menyarankan Pemprov DKI untuk menggunakan anggaran pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dalam penanganan pandemi.
Di antara megaproyek yang memakan dana hingga triliunan rupiah adalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Anggaran untuk pembangunan JIS mencapai Rp 1,18 triliun, sedangkan untuk revitalisasi TIM sejumlah Rp 200 miliar.
Baca juga: Potret Nyata Covid-19 Tak Terkendali di Jakarta: RS Kolaps, Antrean Pasien Terus Bertambah
Secara total, dana yang bisa digunakan untuk refocusing anggaran di tahun ini adalah senilai Rp 2,98 triliun.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemprov DKI untuk lebih rasional dalam penggunaan anggaran di tengah situasi sulit seperti sekarang.
"Pertimbangannya untuk kemanusiaan, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas kesehatan masyarakat Ibu Kota," tegasnya.
Baca juga: Stadion JIS Masuki Tahap Roof Lifting, Anies: Ini Pertama di Dunia
(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Jessi Carina, Egidius Patnistik)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.