Anies Diminta Jelaskan Urgensi Perubahan Perda Pengendalian Covid-19

Kompas.com - 19/07/2021, 22:58 WIB
Guberbur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah restoran Ibu Kota pada Sabtu (8/8/2020) malam. Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGuberbur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah restoran Ibu Kota pada Sabtu (8/8/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menjelaskan urgensi revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Anies harus bisa menjelaskan secara rinci dalam rapat paripurna yang akan digelar Rabu (21/7/2021) lusa.

"Nanti di hari Rabu ada (rapat) paripurna, denger aja dalam rapat paripurna (Anies menjelaskan) urgensinya kayak apa," kata Prasetio dalam rekaman suara, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Mempertanyakan Efektivitas Perda Penanggulangan Covid-19

Prasetio mengatakan, dari pandangan legislatif inisiatif perubahan Perda 2 Tahun 2020 itu murni dilakukan oleh pihak eksekutif.

Dari pihak legislatif justru menilai Satpol PP sudah memiliki banyak kewenangan terkait penegakan aturan pengendalian Covid-19 di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies harus menjelaskan urgensi terkait perubahan peraturan daerah yang belum berumur setahun itu, apakah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat atau ada alasan lain.

Baca juga: Ombudsman Sebut Perda Penanggulangan Covid-19 di Jakarta Belum Berjalan

Sedangkan dari pihak legislatif, Prasetio memastikan tidak memberikan usulan perubahan Perda Covid-19 itu.

"Tidak ada (usulan) perubahan di dalam dewan sendiri, jadi Perda itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif," kata dia.

Menurut Prasetio, yang harus ditekankan dalam perubahan perda adalah efek jera yang harus ditimbulkan untuk para pelanggar aturan.

Efek jera harus menyentuh semua golongan, baik dari tingkat para penguasa dan pengusaha maupun di tingkat bawah.

Baca juga: Pekan Depan, Pelanggar PPKM di Jakpus Bisa Kena Sanksi Pidana

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Megapolitan
PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

Megapolitan
Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Megapolitan
Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

Megapolitan
Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Megapolitan
Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan 'Bermain' di Tambang di Papua

Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan "Bermain" di Tambang di Papua

Megapolitan
Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Megapolitan
Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Megapolitan
Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Megapolitan
Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan Cilandak KKO Diduga akibat Korsleting Listrik

Kebakaran Cahaya Swalayan Cilandak KKO Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Luhut Binsar Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik

Luhut Binsar Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.