Kompas.com - 21/07/2021, 12:33 WIB
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin (kanan) meninjau penerapan protokol kesehatan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (1/7/2021) pagi. Dok. Satpol PP DKI JakartaKepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin (kanan) meninjau penerapan protokol kesehatan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (1/7/2021) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan revisi peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Dalam rancangan tersebut tertulis selain polisi, pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan Satpol PP diberi kewenangan khusus sebagai penyidik.

Merespons hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengatakan, kewenangan tersebut bisa saja diberikan asalkan mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Satpol PP bisa untuk diperbantukan dalam proses penyidikan, tentunya harus disupervisi oleh anggota kepolisian di dalam proses pro justitia," jelas Rullyandi saat dihubungi, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Satpol PP Jakarta Ingin Dijadikan Penyidik: Bisa Periksa Tersangka, Sita Barang, hingga Panggil Ahli Pidana

Ia mengatakan, hal ini merujuk pada Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota penyidik dari PNS.

"Penyidik anggota kepolisian diberi kewenangan sebagai koordinator dari penyidik PNS. Setiap organ lembaga (PNS) yang diberikan kewenangan tersebut dapat melakukan fungsi penyidikan," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, fungsi penyidikan yang dimaksud adalah penegakan hukum untuk membuktikan kebenaran adanya peristiwa hukum pidana.

"Penyidik itu diberikan batasan-batasan dalam melakukan upaya paksa, misalnya penangkapan, penggeledahan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan, dan lain-lain sebagainya, yang ditentukan dalam ruang lingkup KUHAP, " kata dia

Rullyandi menegaskan, kegiatan penyidikan Satpol PP harus dilaporkan secara formil dan materiil kepada kepolisian.

Selanjutnya akan diperiksa dan dilakukan koordinasi serta supervisi oleh anggota kepolisian, sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca juga: Draft Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta, Tidak Pakai Masker Bisa Dipenjara 3 Bulan

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Megapolitan
Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Megapolitan
Berpulang Jelang Bebas akibat Kebakaran Lapas Tangerang...

Berpulang Jelang Bebas akibat Kebakaran Lapas Tangerang...

Megapolitan
Anies Sebut Tuntutan dalam Gugatan Polusi Udara Sudah Dikerjakan Sebelum Putusan Majelis Hakim

Anies Sebut Tuntutan dalam Gugatan Polusi Udara Sudah Dikerjakan Sebelum Putusan Majelis Hakim

Megapolitan
UPDATE 16 September: 25 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 16 September: 25 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bodetabek Diguyur Hujan Nanti Malam

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bodetabek Diguyur Hujan Nanti Malam

Megapolitan
90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.