Revisi Perda Covid-19 Dinilai Dapat Beri Efek Jera, Pengamat: Sebelumnya Seperti Macan Ompong

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan pasal pidana bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ia menilai ancaman sanksi pidana akan membuat penegakan protokol kesehatan menjadi lebih efektif.

"Untuk patuh memang harus ada sanksi. Dan sanksi yang paling efektif adalah sanksi pidana. Itu efektif untuk menimbulkan efek jera," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, Asosiasi Pengelola Mal Desak Pemerintah Beri Relaksasi Pajak dan Subsidi

Aturan mengenai sanksi pidana ini rencananya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Trubus menilai, Perda Nomor 2/2020 itu selama ini memang kurang efektif dalam mendisiplinkan masyarakat karena hanya mengatur sanksi denda serta sanksi sosial. Ia mengibaratkan aturan itu sebagai macan ompong.

"Perda Nomor 2 itu tak punya daya ikat ke masyarakat untuk patuh. Seperti macan tidak punya gigi," kata dia.

Ia mengingatkan saat ini masyarakat DKI Jakarta belum seluruhnya menyadari bahaya Covid-19. Bahkan ada kelompok menolak untuk percaya dengan keberadaan penyakit yang telah menewaskan banyak orang itu.

Baca juga: Alarm bagi Jakarta, Tiga Hari Berturut-turut Angka Kematian Akibat Covid-19 Lebih dari 200 Orang

Oleh karena itu, ia menilai tak semua masyarakat bisa diberi sanksi ringan seperti sanksi denda atau sanksi sosial.

"Bagi orang-orang yang ngeyel tidak percaya Covid-19, maka disitu lah perda ini perlu direvisi," katanya.

Dilansir dari draf perubahan Perda Covid-19 yang dikirimkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Rabu (21/7/2021), terdapat pasal tambahan mengenai sanksi pidana yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B.