Kompas.com - 21/07/2021, 15:30 WIB
Oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tengah menganiaya pasangan suami isteri pemilik warung kopi saat razia PPKM. Rabu, (14/7/2021). KOMPAS.COM/ABDUL HAQ YAHYA MAULANA T.Oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tengah menganiaya pasangan suami isteri pemilik warung kopi saat razia PPKM. Rabu, (14/7/2021).
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang hendak menjadikan petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyidik.

Trubus khawatir langkah itu justru akan membuat petugas Satpol PP berbuat arogan dan bisa memicu bentrokan dengan masyarakat.

"Kalau Satpol PP jadi penyidik itu rawan. Kalau dia menyidik, waduh bisa wani piro. Terjadi potensi maladministrasi, pungli, nanti akan merajalela," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Satpol PP Jakarta Ingin Dijadikan Penyidik: Bisa Periksa Tersangka, Sita Barang, hingga Panggil Ahli Pidana

Aturan mengenai Satpol PP yang akan menjadi penyidik tertuang dalam draf revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Trubus mengatakan, sebenarnya sah-sah saja Satpol PP dijadikan penyidik karena mereka bertugas menegakkan Perda.

Namun, Trubus mengingatkan, sejak awal petugas Satpol PP tidak disiapkan sebagai penyidik. Mereka tidak melewati rekrutmen dan pendidikan sebagaimana kepolisian atau pun aparat penegak hukum lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pakar Hukum: Satpol PP Bisa Jadi Penyidik Penanganan Covid-19

Jika aparat penegak hukum yang sudah melewati rekrutmen khusus saja masih banyak yang menyalahgunakan wewenang, maka ia menilai potensi penyalahgunaan yang lebih besar bisa muncul pada Satpol PP.

Tindakan semena-mena yang terjadi di Gowa, di mana ada petugas Satpol PP yang menampar ibu hamil, bisa jadi terulang apabila revisi itu diwujudkan.

"Bisa terjadi gesekan di masyarakat, bahkan bisa menjadi bentrok," katanya.

Pakar kebijakan publik ini juga khawatir Satpol PP di daerah lainnya juga meminta diberikan kewenangan yang sama sebagai penyidik. Padahal, ia mengingatkan bahwa Satpol PP sejatinya memiliki fungsi pendampingan, advokasi, serta pencegahan.

Baca juga: Jokowi: Peristiwa Satpol PP Pukul Pemilik Warung di Gowa Memanaskan Suasana

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut B Penjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar 100 Miliar Terkait Tudingan 'Bermain' di Tambang di Papua

Luhut B Penjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar 100 Miliar Terkait Tudingan "Bermain" di Tambang di Papua

Megapolitan
Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Megapolitan
Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Megapolitan
Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Megapolitan
Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan Cilandak KKO Diduga akibat Korsleting Listrik

Kebakaran Cahaya Swalayan Cilandak KKO Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Luhut Binsar Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik

Luhut Binsar Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk Pedagang Kaki Lima hingga Pengusaha Warteg

Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk Pedagang Kaki Lima hingga Pengusaha Warteg

Megapolitan
Bruder Angelo, Biarawan yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok, Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Bruder Angelo, Biarawan yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok, Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Megapolitan
Sempat Gangguan Imbas Puting Beliung, 975 Gardu Listrik di Depok Kembali Normal

Sempat Gangguan Imbas Puting Beliung, 975 Gardu Listrik di Depok Kembali Normal

Megapolitan
Tak Cukup Hanya Penetapan Tersangka, Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Menuntut Lebih

Tak Cukup Hanya Penetapan Tersangka, Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Menuntut Lebih

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Depok Dilanda Angin Puting Beliung | Anggaran Mubazir Anies untuk Tugu

[POPULER JABODETABEK] Depok Dilanda Angin Puting Beliung | Anggaran Mubazir Anies untuk Tugu

Megapolitan
Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Megapolitan
Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Megapolitan
Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.