Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Revisi Perda Covid-19 karena Sanksinya Belum Berikan Efek Jera

Kompas.com - 21/07/2021, 15:39 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralasan, revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 diperlukan karena sanksi yang dimuat belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dalam pidato di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, menyebutkan bahwa sanksi yang sudah ada belum efektif menindak para pelanggar.

"Dalam pelaksanaannya, baik ketentuan mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan penanggulangan Covid-19," kata Riza dalam pidatonya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Draf Revisi Perda Covid-19 Jakarta: Satpol PP Boleh Jadi Penyidik Pelanggaran Prokes

Riza mengatakan, bukti ketidaktaatan masyarakat terlihat dari adanya peningkatan data kasus orang terkonfirmasi positif Covid-19.

Begitu juga dengan penambahan angka kematian pasien Covid-19 yang signifikan.

Kedua bukti itu menjadi pertimbangan Pemprov DKI untuk mengajukan usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 .

"Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak mengingat pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta," kata Riza.

Baca juga: Draft Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta, Tidak Pakai Masker Bisa Dipenjara 3 Bulan

Riza mengatakan, ada tiga poin penting perubahan yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta untuk revisi Perda Covid-19.

Pertama adalah penegakan pelanggaran protokol kesehatan di masa darurat pandemi Covid-19. Hal ini butuh kolaborasi dengan penegak hukum untuk menindak pelanggar protokol kesehatan.

"Maka dalam hal ini penyidik Polri diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan selain penyidik PPNS dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran terhadap protokol kesehatan," ucap Riza.

Baca juga: Revisi Perda Covid-19 Dinilai Dapat Beri Efek Jera, Pengamat: Sebelumnya Seperti Macan Ompong

Penyidikan ini dijalankan bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) DKI Jakarta didampingi Kepolisian Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya.

Kedua, Riza menyebutkan, sanksi administratif dapat diatur berjenjang dan tidak berjenjang sesuai akumulasi kesalahan.

Terakhir, pengaturan ketentuan pidana menggunakan prinsip ultimum remidium atau penerapan jalan terakhir terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Prinsip ultimum remidium diterapkan ketika sanksi administratif tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan," ucap Riza.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Megapolitan
Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Megapolitan
Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Megapolitan
Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Megapolitan
Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Megapolitan
Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Megapolitan
Tawuran Pecah di Flyover Pondok Kopi, Satu Remaja Kena Sabet Sajam

Tawuran Pecah di Flyover Pondok Kopi, Satu Remaja Kena Sabet Sajam

Megapolitan
Potret Rakyat Kecil yang Murung di Kampung Gembira Gembrong...

Potret Rakyat Kecil yang Murung di Kampung Gembira Gembrong...

Megapolitan
Harga Bahan Pangan Naik, Pendapatan Pedagang Sayur Ini Malah Turun

Harga Bahan Pangan Naik, Pendapatan Pedagang Sayur Ini Malah Turun

Megapolitan
Pengendara Motor di Depok Tewas Usai Dihantam Bus dari Arah Seberang

Pengendara Motor di Depok Tewas Usai Dihantam Bus dari Arah Seberang

Megapolitan
Polantas Sasar 11 Pelanggaran Ini Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Polantas Sasar 11 Pelanggaran Ini Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Megapolitan
Beredar Video Remaja 'Berani Tawuran tapi Takut Hujan' di Bekasi

Beredar Video Remaja "Berani Tawuran tapi Takut Hujan" di Bekasi

Megapolitan
Polisi Amankan 18 Remaja yang Sedang Kumpul-kumpul Diduga Hendak Tawuran

Polisi Amankan 18 Remaja yang Sedang Kumpul-kumpul Diduga Hendak Tawuran

Megapolitan
Bisnis Kue Subuh Depok Lesu sejak Pandemi, Pedagang: Kami seperti Dibabat Habis

Bisnis Kue Subuh Depok Lesu sejak Pandemi, Pedagang: Kami seperti Dibabat Habis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com