Kompas.com - 21/07/2021, 18:44 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni, Jumat (14/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni, Jumat (14/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi hukum DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik rencana Pemerintah Provinsi DKI yang hendak menjadikan petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyidik. Anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta III ini menilai rencana Pemprov DKI tersebut bisa menambah arogansi Satpol PP.

Sahroni menyinggung sejumlah insiden di mana oknum petugas Satpol PP kerap berlaku arogan selama menertibkan masyarakat pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ia khawatir insiden semacam itu akan terus terulang jika Satpol PP diberi kewenangan lebih sebagai penyidik.

“Sekarang Satpol PP sedang dikritik karena kerap berlaku arogan dan kasar di masyarakat, saya rasa ini harus dibenahi dulu. Bukan malah memberi wewenang lebih yang berpotensi menambah arogansi,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Pengamat: Satpol PP Jadi Penyidik Itu Rawan, Bisa Wani Piro

Sahroni menegaskan bahwa petugas Satpol PP sejak awal tidak disiapkan untuk betugas sebagai penyidik. Ini berbeda dengan institusi kepolisian yang para penyidiknya memang sudah diberi pelatihan saat menempuh pendidikan.

"Dalam melakukan penyidikan, penentuan tersangka, dan penegakan hukum lain itu perlu dilakukan pelatihan yang panjang. Polisi perlu sekolah, pendidikan, dan latihan yang lama untuk melakukan ini, dan Satpol PP kan tidak didesain untuk ini,” ujar Sahroni.

Oleh karena itu, Sahroni menilai rencana Pemprov DKI menjadikan Satpol PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil berlebihan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Satpol PP Jakarta Ingin Dilibatkan dalam Penyidikan Kasus Covid-19, Ini Daftar Pelanggaran yang Akan Diusut

Menurut dia, sejak awal Satpol PP dibentuk dengan tugasnya untuk melakukan penertiban ringan dan pengayoman di masyarakat, bukan untuk melakukan penindakan.

“Semua sudah ada porsi masing-masing, tolonglah ini dimaksimalkan. Pol PP daripada diberi tugas seperti polisi, lebih baik dimaksimalkan untuk membantu masyarakat di lapangan. Mengawasi yang buang sampah sembarangan, membantu orang-orang kelaparan, dan pekerjaan humanis lain,” ujar Sahroni.

Rencana menambah kewenangan penyidikan pada Satpol PP ini tertuang dalam draf revisi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Pasal 28A menyebutkan bahwa selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Asia Tenggara Versi Webometrics 2021

UI Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Asia Tenggara Versi Webometrics 2021

Megapolitan
Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok Berurusan dengan Polisi

Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok Berurusan dengan Polisi

Megapolitan
Cemburu Berujung Maut, Suami Hantam Kepala Istrinya dengan Linggis hingga Tewas

Cemburu Berujung Maut, Suami Hantam Kepala Istrinya dengan Linggis hingga Tewas

Megapolitan
Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

Megapolitan
Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Bansos Beras Disalurkan kepada 1 Juta KK di DKI

Mulai Hari Ini, Bansos Beras Disalurkan kepada 1 Juta KK di DKI

Megapolitan
Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

Megapolitan
Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Megapolitan
Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Megapolitan
Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X