Raperda Covid-19 Jakarta: Satpol PP Jadi Penyidik, Tak Pakai Masker Penjara 3 Bulan

Rancangan itu tertulis dalam Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu).

Ayat (2): Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasall 14 ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 14 Ayat 5 huruf c, pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Baca juga: Satpol PP Dikhawatirkan Tambah Arogan jika Diberi Wewenang sebagai Penyidik

Ayat (4) Pelaku usaha pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab warung makan, rumah makan, kafe atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19, setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tujuan pemidanaan

Wakil Gubernur Riza Patria meminta semua pihak memahami tujuan revisi Perda Covid-19 ini untuk kebaikan bersama memutus mata rantai penularan Covid-19.

Dia meminta agar semua pihak tidak memandang revisi ini sebagai cara Pemprov DKI untuk memidanakan warganya.

"Tujuan pemidanaan (dalam revisi Perda) dipahami tidak untuk menghukum masyarakat, melainkan tercapainya tujuan bersama dari masyarakat itu sendiri," kata dia.

Dengan revisi ini, diharapkan penanggulangan Covid-19 di Jakarta bisa lebih efektif. Sehingga kepastian dari sisi kesehatan, pembangunan dan kesejahteraan bisa lebih terjamin.

Selain itu, Riza juga berpesan agar penegak hukum bisa bersikap lebih humanis saat menegakkan peraturan yang baru.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, perspektif hak asasi manusia harus menjadi prioritas aparat penegak Perda sehingga konflik bisa diminimalisir atau bahkan dihindari.

"Perasaan masyarakat sensitif akibat dampak Pandemi Covid-19 merasuk ke kehidupan perekonomian mereka, harus dijaga," ucap Riza.