Anies Atur Lebih Rinci Operasional Perkantoran Selama PPKM Level 4, Ini Ketentuan Lengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan aturan baru untuk perkantoran selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.

Aturan yang berlaku selama penerapan PPKM Level 4 21-25 Juli tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 925 Tahun 2021.

Dalam Kepgub tersebut, Anies membuat kebijakan yang lebih rinci untuk mengatur aktivitas perkantoran. Kategori perusahaan sektor esensial dan kritikal pun diatur dengan lebih detil.

Berikut sejumlah aturan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran selama PPKM Level 4 di DKI Jakarta:

1. Sektor nonesensial

Sektor nonesensial tidak diperkenankan untuk bekerja di kantor dan diwajibkan untuk bekerja dari rumah (WFH) 100 persen.

Baca juga: Anies Keluarkan Kepgub Penerapan PPKM Level 4, Berlaku sampai 25 Juli

2. Sektor esensial

Sektor esensial dijabarkan menjadi lebih terperinci dan dipisahkan menjadi empat jenis.

a. Sektor esensial keuangan dan perbankan

Sektor ini meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.

• WFO diizinkan 50 persen untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dengan syarat protokol kesehatan yang ketat.
• WFO hanya diizinkan hanya 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung jalannya operasional.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, HIPPI Jakarta: Berat bagi UMKM, Bantuan Modal Diharapkan Cair Tepat Waktu

b. Sektor esensial pasar modal, teknologi informasi dan perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19

Sektor ini diberikan izin bekerja dari kantor sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan.

c. Sektor esensial industri orientasi ekspor

Sektor ini mewajibkan perusahaan menunjukan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

• WFO diizinkan 50 persen hanya di fasilitas produksi atau pabrik dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
• WFO diizinkan 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional.

d. Sektor esensial pada sektor pemerintahan

Diizinkan apabila pelayanan publik berkaitan dengan kepentingan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya. WFO diizinkan paling banyak 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

3. Sektor kritikal

Sektor kritikal juga dibagi menjadi dua garis besar yaitu:

a. Sektor kritikal kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

WFO diperkenankan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan.

b. Sektor kritikal lainnya

Sektor kritikal lainnya terbagi menjadi 10 jenis yaitu:

• Penanganan bencana
• Energi
• Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
• Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan
• Pupuk dan petrokimia
• Semen dan bahan bangunan
• Objek vital nasional
• Proyek strategis nasional
• Konstruksi
• Utilitas dasar

Sektor ini diizinkan untuk bekerja 100 persen hanya pada fasilitas produksi atau konstruksi atau pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional hanya diberikan izin 25 persen WFO.