Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Kompas.com - 25/07/2021, 17:08 WIB
Ilustrasi hukum ShutterstockIlustrasi hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat secara tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 DKI Jakarta.

Koalisi ini terdiri dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Mereka menolak dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, revisi cenderung hanya sepihak dan menyalahkan warga sebagai penyebab meningkatnya angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta tanpa mengevaluasi pola komunikasi dan tanggung jawab hukum yang diemban pemerintah.

Baca juga: LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

"Penegakan hukum (atas) protokol kesehatan di DKI Jakarta dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 masih belum konsisten dan adil diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Charlie Albajili dalam keterangannya, Minggu (25/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Konsistensi penegakan hukum, edukasi masyarakat dan transparansi data, lanjut Charlie, adalah hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong tertib hukum dalam masyarakat.

Kedua, sanksi pidana berpotensi menyasar dan menambah kesengsaraan masyarakat miskin kota yang hidupnya bergantung pada perkerjaan informal harian di luar rumah atau jalanan.

Baca juga: JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Ketiga, upaya mengatur sanksi pidana bagi masyarakat hanyalah bentuk pengalihan dari kegagalan pemerintah melaksanakan tanggung jawab dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI juga perlu mengevaluasi ulang pemberian kewenangan penyidikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditegaskan kembali dalam revisi tersebut.

"Selain menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah, hal ini juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, mengingat besarnya kewenangan yang diberikan ke Satpol PP serta masih maraknya kekerasan dan praktik pungutan liar yang terjadi selama ini," ucap Charlie.

Baca juga: Pengamat: Satpol PP Jadi Penyidik Itu Rawan, Bisa Wani Piro

Atas dasar tersebut, Koalisi Masyarakat menuntut Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta agar segera melakukan beberapa hal penting. Pertama, membatalkan rencana perubahan Perda 2 Tahun 2020;

Kedua, Pemprov DKI Jakarta agar mengevaluasi dan mencabut aturan terkait kewenangan penyidikan Satpol PP.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta agar melakukan persuasi kepada masyarakat dengan menjamin keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang merata terkait penanganan Covid-19 dan akses terhadap jaminan sosial.

Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang juga dikenal dengan Perda Covid-19.

Dilansir dari draf perubahan Perda Covid-19 yang dikirimkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Rabu (21/7/2021), terdapat pasal tambahan mengenai sanksi pidana yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B.

Selain itu, ada kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lemas Tak Bisa Turun dari Lantai 2 Rumah, Warga Sakit di Johar Baru Minta Dievakuasi Petugas Damkar

Lemas Tak Bisa Turun dari Lantai 2 Rumah, Warga Sakit di Johar Baru Minta Dievakuasi Petugas Damkar

Megapolitan
Tinjau PTM di SDN Pasar Baru 1, Wali Kota Tangerang Ingatkan soal Prokes ke Murid

Tinjau PTM di SDN Pasar Baru 1, Wali Kota Tangerang Ingatkan soal Prokes ke Murid

Megapolitan
Berenang Tengah Malam, Seorang Warga Hilang di Kanal Banjir Barat

Berenang Tengah Malam, Seorang Warga Hilang di Kanal Banjir Barat

Megapolitan
Mempertanyakan Nasib Program OK OCE di Tangan Anies, Benarkah Sudah Melampaui Target?

Mempertanyakan Nasib Program OK OCE di Tangan Anies, Benarkah Sudah Melampaui Target?

Megapolitan
Tragedi Rumah Ambruk di Kalideres, Remaja Cari Jasad Ibu dan Adiknya yang Berpelukan Tertimpa Reruntuhan

Tragedi Rumah Ambruk di Kalideres, Remaja Cari Jasad Ibu dan Adiknya yang Berpelukan Tertimpa Reruntuhan

Megapolitan
Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Belum Ditemukan, Tim SAR Tekendala Banyaknya Tumpukan Sampah

Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Belum Ditemukan, Tim SAR Tekendala Banyaknya Tumpukan Sampah

Megapolitan
Kabel Menjuntai di Tengah Jalan Fatmawati, Bikin Kaget Pengendara yang Tak Sengaja Menabrak

Kabel Menjuntai di Tengah Jalan Fatmawati, Bikin Kaget Pengendara yang Tak Sengaja Menabrak

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan UMKM untuk Tampil Saat Gelaran Formula E 2022

Pemprov DKI Siapkan UMKM untuk Tampil Saat Gelaran Formula E 2022

Megapolitan
Dalam Satu Jam, Polisi Tilang 9 Mobil Pelanggar Ganjil Genap di Jalan RS Fatmawati

Dalam Satu Jam, Polisi Tilang 9 Mobil Pelanggar Ganjil Genap di Jalan RS Fatmawati

Megapolitan
Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Polisi Terkait Mobil Bernopol RFS

Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Polisi Terkait Mobil Bernopol RFS

Megapolitan
Pelaku Eksibisionis di Jalan Sudirman Ditangkap, Polisi: Dia Tidak Tahu Aksinya Viral

Pelaku Eksibisionis di Jalan Sudirman Ditangkap, Polisi: Dia Tidak Tahu Aksinya Viral

Megapolitan
Hari Pertama Ganjil Genap, Banyak Mobil Berpelat Genap Lintasi Jalan Fatmawati

Hari Pertama Ganjil Genap, Banyak Mobil Berpelat Genap Lintasi Jalan Fatmawati

Megapolitan
UPDATE 24 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 35 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 35 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Daftar Titik Ganjil Genap di Jaksel, Berlaku Senin-Jumat pada Pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB

Daftar Titik Ganjil Genap di Jaksel, Berlaku Senin-Jumat pada Pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Satu di Depok Capai 70 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Satu di Depok Capai 70 Persen dari Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.