Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2021, 09:55 WIB
Djati Waluyo,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - DPRD Kota Bekasi menganjurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2020 untuk membayar insentif tenaga kesehatan.

Insentif tenaga kesehatan dinilai perlu segera dicairkan lantaran mereka langsung berhadapan dengan pasien Covid-19.

"Wali Kota dapat segera menggunakan dana SILPA 2020 untuk membayar Insentif nakes yang belum dibayarkan," ujar Ketua DPRD Bekasi Chairoman J. Putro kepada Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Chairoman mengatakan, insentif dibutuhkan untuk memberikan dorongan dan semangat kepada nakes menangani pasien Covid-19.

"Nakes sebagai ujung tombak penanganan treatment pasien Covid 19 dan memengaruhi semangat pengorbanan mereka," ujar dia.

Baca juga: Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Chairoman menambahkan, Kota Bekasi memiliki SiLPA sebesar Rp 776 miliar dan dapat segera digunakan.

"Bisa (dicairkan), karena ada Rp 776 miliar yang masih dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak Rp 212 miliar," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui belum membayar insentif untuk tenaga Kesehatan di wilayahnya.

Dilansir dari Warta Kota, Rahmat mengatakan, jumlah insentif yang belum dibayarkan sebesar Rp 19 miliar.

Angka tersebut merupakan insentif nakes pada periode tugas Januari-Mei 2021.

Sementara, untuk pembayaran insentif pada 2020, ungkap dia, telah rampung dibayarkan.

"Tahun lalu, pemerintah melalui Dinkes sudah membayar sampai dengan Desember, yang Januari sampai Mei ini belum," kata Rahmat, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: RSUD Bekasi Hampir Gulung Tikar, Klaim Penanganan Covid-19 Akhirnya Cair Rp 74 Miliar

Ia mengakui pembiayaan nakes ini memberatkan pihaknya.

"Nah ternyata tidak semua insentif nakes dibiayai oleh (pemerintah) pusat, ternyata ada yang dikembalikan ke daerah. Nah yang dikembalikan ke daerah, ini kan jadi berat posisinya," kata Rahmat.

Ia beralasan, pihaknya saat ini belum memiliki anggaran dan sedang berupaya mencari solusi.

"Untuk pembayaran insentif nakes yang sekarang, kita belum memiliki anggaran, mudah-mudah nanti bisa dibayarkan," tuturnya.

Meski demikian, Rahmat menekankan, tidak semua nakes akan mendapatkan insentif.

Besaran insentifnya juga berbeda-beda untuk setiap nakes sesuai tupoksi masing-masing.

"Wah besar (nilai insentif), dokter itu ada yang Rp 15 juta, kali kalau setahun itu besar, makanya gede nilainya," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com