Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Kompas.com - 29/07/2021, 16:19 WIB
Tria Sutrisna,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Tangerang Selatan Sapta Mulyana menyebutkan, belum pernah ada pemberian sanksi pemblokiran KTP terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Hal tersebut menanggapi adanya informasi bahwa pelanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi pemblokiran KTP, sehingga tidak dapat mengurus administrasi kependudukan untuk sementara waktu.

"Kami tidak ada perintah itu dari pimpinan. Belum ada arahan, belum ada perintah. Sampai detik ini saya sebagai kepala bidang penindakan, belum ada perintah pemblokiran KTP," ujar Sapta saat dikonfirmasi, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Banyak Warga Ber-KTP Jakarta Pusat Belum Dapat Vaksinasi Covid-19

Menurut Sapta, belum ada pemberian sanksi tersebut dalam setiap penindakan pelanggar protokol kesehatan di Tangerang Selatan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Selain itu, belum ada beleid apa pun yang mengatur atau mengarahkan petugas untuk memberikan sanksi pemblokiran KTP kepada para pelanggar.

Bahkan, Sapta mengaku sampai saat ini belum mendengar ada pembahasan atau usulan untuk mengadakan sanksi pemblokiran KTP.

"Karena kan di peraturan juga belum ada yang mengarah ke situ, baik di Peraturan Gubernur, Kemendagri, terus Peraturan Wali Kota. Dan belum ada penindakan sejauh itu. Belum ada yang terjadi," kata Sapta.

Baca juga: Diminta Perbanyak Tempat Karantina Terpusat, Wali Kota Tangsel: Rumah Lawan Covid-19 Masih Cukup

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Dedi Budiawan mengatakan, pihaknya mendapat satu rekomendasi dari Satpol PP untuk memblokir KTP pelanggar protokol kesehatan.

Pemblokiran tersebut akan membuat pelanggar protokol kesehatan tidak dapat mengurus administrasi kependudukan dalam batas waktu tertentu.

"Jadi kalau dukcapil itu hanya mengerjakan sesuai tugas dan fungsi, dalam artian mengeksekusi. Misalnya satu bulan, atau berapa hari masa hukuman," kata Dedi.

"Baru satu orang, dan itu juga ibaratnya ketika saya bangun komunikasi dengan Satpol PP. Lebih pada shock therapy terapi sajalah," sambungnya.

Kendati demikian, Dedi mengatakan, belum ada upaya pemblokiran KTP terhadap pelanggar protokol kesehatan tersebut.

Sebab, pemblokiran seperti itu hanya bisa dilakukan melalui sistem yang dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Memang sudah ada permohonan dari pihak Satpol PP, cuma oleh kami masih dikaji. Karena kan pemblokiran secara sistem hanya bisa dilakukan oleh Kemendagri Pusat," ungkap Dedi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petugas Sekuriti GBK Diduga Cekcok dengan Fotografer

Petugas Sekuriti GBK Diduga Cekcok dengan Fotografer

Megapolitan
Siswi SMP Jadi Korban Pengeroyokan 4 Siswi di Bekasi

Siswi SMP Jadi Korban Pengeroyokan 4 Siswi di Bekasi

Megapolitan
Sebelum Rampok Toko Jam Mewah di PIK 2, Pelaku Survei ke Lokasi Selama Tiga Pekan

Sebelum Rampok Toko Jam Mewah di PIK 2, Pelaku Survei ke Lokasi Selama Tiga Pekan

Megapolitan
Perampok di Toko PIK 2 Pura-pura Jadi Pembeli Sebelum Gasak Jam Tangan Mewah

Perampok di Toko PIK 2 Pura-pura Jadi Pembeli Sebelum Gasak Jam Tangan Mewah

Megapolitan
Supian Suri: Saya Bersama Partai Koalisi Sepakat Meminta Intan Fauzi untuk Jadi Bacalon Wakil Wali Kota Depok

Supian Suri: Saya Bersama Partai Koalisi Sepakat Meminta Intan Fauzi untuk Jadi Bacalon Wakil Wali Kota Depok

Megapolitan
Disdik DKI: 110.088 Siswa Diterima PPDB Jakarta Jalur Prestasi

Disdik DKI: 110.088 Siswa Diterima PPDB Jakarta Jalur Prestasi

Megapolitan
Dekat dengan Prabowo, Aji Jaya Bintara Optimistis Diusung Gerindra Maju Cawalkot Bogor

Dekat dengan Prabowo, Aji Jaya Bintara Optimistis Diusung Gerindra Maju Cawalkot Bogor

Megapolitan
Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Megapolitan
Firli Bahuri Tak Juga Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Sangat Mungkin Ada Intervensi

Firli Bahuri Tak Juga Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Sangat Mungkin Ada Intervensi

Megapolitan
Rayakan HUT Ke-497 Jakarta, PAM Jaya Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 497 Anak

Rayakan HUT Ke-497 Jakarta, PAM Jaya Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 497 Anak

Megapolitan
Usai Disoroti Bima Arya, Pemkot Bogor Bersihkan Tumpukan Sampah di Jalan Merdeka

Usai Disoroti Bima Arya, Pemkot Bogor Bersihkan Tumpukan Sampah di Jalan Merdeka

Megapolitan
Perampok Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Mati

Perampok Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Mati

Megapolitan
Penampakan Jam Tangan Mewah Miliaran Rupiah yang Digasak Perampok di PIK 2, dari Rolex sampai Audemars Piguet

Penampakan Jam Tangan Mewah Miliaran Rupiah yang Digasak Perampok di PIK 2, dari Rolex sampai Audemars Piguet

Megapolitan
Buntut Guyonan Siswi SMP Jakarta Soal Palestina : Tuai Kecaman, Minta Maaf hingga Wajib Lapor

Buntut Guyonan Siswi SMP Jakarta Soal Palestina : Tuai Kecaman, Minta Maaf hingga Wajib Lapor

Megapolitan
Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com