Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

BEKASI, KOMPAS.com - Warga yang telah meninggal hingga keluarga dengan ekonomi mampu dilaporkan masih menerima bantuan sosial (bansos) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sejumlah pengurus wilayah di Kota Bekasi mengaku sudah berupaya memperbarui data warga penerima bansos agar bantuan itu tepat sasaran. Data penerima bansos yang turun dari Kementerian Sosial tak kunjung diperbarui, Kompas.id melaporkan.

Ketua RW 011 Kelurahan Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Samsudin mengatakan, ada 440 keluarga yang akan mendapat bantuan sosial tunai (BST) Rp 600.000 dan bantuan beras 10 kilogram per keluarga.

Distribusi bantuan bakal dilakukan pada 1 Agustus 2021.

Baca juga: Kabar Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

”Dari undangan yang kami terima, data orang yang meninggal masih dapat. Bahkan, orang yang meninggal ini sudah dari lima tahun yang lalu. Dari 440 keluarga ini, berdasarkan catatan kami, ada 7 orang yang sudah meninggal dan ada juga 30 keluarga yang sangat layak secara ekonomi juga dapat bantuan sosial tunai,” kata Samsudin, Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, data warga penerima bansos berbeda dengan pembaruan data dari pihak RW.

Padahal, pihak RW sudah tiga kali melakukan pembaruan data untuk memastikan bantuan sosial dari pemerintah bisa menyentuh warga miskin.

”Jadi, data yang dipakai ini mirip dengan data pemilu. Setiap tahun kami disuruh pembaruan-pembaruan, tetapi tetap saja muncul data yang kami tidak paham,” kata Samsudin.

Baca juga: Unggahan Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

Ketua RW 010 Kelurahan Perwira, Kecataman Bekasi Utara, Sobirin juga mengeluhkan hal serupa. Di wilayahnya, sebagian warga penerima BST merupakan keluarga dari kalangan mampu.

”Kepada yang memegang wewenang atau kebijakan untuk BST, saya mohon dicek kembali. Sebab, yang menerima itu, bahasanya orang mampu, ada yang punya kendaraan dan lain sebagainya. Enggak usah saya sebutkan, intinya mampu,” katanya.

Sobirin mengaku sudah pernah mengajukan koreksi data penerima bansos. Tetapi, yang menerima tetap orang-orang yang dulu terdata.

Baca juga: Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos, Tim PKH Kota Tangerang Selidiki

Saling lempar antara pemerintah pusat dan daerah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, data warga penerima bantuan sosial di wilayahnya masih data lama. Padahal, Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sudah melakukan tabulasi dan validasi data keluarga yang layak menerima bansos.

”Seharusnya saat perbaikan data ke Kementerian Sosial, pulangnya itu data baru. Ini begitu dikirim, data lama lagi yang keluar, kan, repot. Kuncinya ada di sana (Kemensos)," kata Rahmat.

Menanggapi kasus di Bekasi, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan, secara fungsional permasalahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ditangani Pusat Data dan Informasi (Pusadatin) Kementerian Sosial. Data DTKS itu sendiri merupakan data yang berasal dari kiriman Kabupaten/ Kota.

Baca juga: Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

"Namun demikian, apabila terjadi permasalahan seperti yang disampaikan, sebaiknya dan biasanya dinas sosial menyampaikannya ke Pusdatin Kemensos guna dilakukan konsolidasi data. Perlu kami sampaikan bahwa data keluarga penerima manfaat (KPM) BST yang menerima bantuan sosial tersebut adalah KPM yang NIK-nya sudah padan dengan data dinas pendudukan dan pencatatan sipil," ucapnya.

Data yang tidak sinkron, data penerima bansos yang bermasalah, sudah sekian lama terjadi. Saling lempar kesalahan antara pusat dan daerah juga bukan hal baru. Yang menerus menjadi korban adalah warga yang memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan tetapi tak kunjung menerimanya.

(Penulis: Stefanus Ato/ Editor: Neli Triana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul “Data Lawas di Balik Bansos Tak Tepat Sasaran di Bekasi”.