Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/07/2021, 14:27 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan pihak Pemkot tidak terlibat dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH).

Adapun Arief mengungkapkan hal itu usai Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) atas bansos PKH di Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, pengawasan penyaluran PKH dilakukan oleh pendamping PKH.

Tiap pendamping PKH ditunjuk oleh Kemensos dan mereka berkoordinasi langsung oleh kementerian tersebut.

"Sebenernya mereka ini, pendamping PKH, ditunjuk langsung sama Kemensos," papar dia melalui sambungan telepon, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

"Jadi, koordinasinya mereka lebih langsung ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos, ketimbang ke kami," sambungnya.

Arief lantas meminta Kemensos agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang lebih dilibatkan dalam proses penyaluran bansos PKH.

Berkait penyaluran itu, dia mengaku, Pemkot tidak dapat mengintervensi skema yang telah ada. Pasalnya, menurut Arief, bansos tersebut merupakan program Kemensos.

Arief berujar, pihak yang menentukan siapa saja yang menerima PKH pun bukan dilakukan oleh Pemkot atau Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang.

Pendamping PKH yang mengusulkan langsung daftar nama penerima bantuan itu ke Kemensos.

"Yang ngusulin (nama penerima) itu kan tim PKH yang nyari, skrining, nanti datanya dikirim ke kami, kami tandatangan. Yang nyari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga dari pendamping PKH itu," papar Politikus Demokrat tersebut.

Baca juga: Korban Pungli Bansos di Kota Tangerang Dapat Layangkan Pengaduan ke Nomor 08111500293

Pemkot atau Dinsos Kota Tangerang hanya dapat menyosialisasikan adanya PKH kepada warga di wilayah tersebut.

"Itu sebenarnya program Kemensos yang langsung jalannya turun (ke warga). Kami, pemda, lebih terbatas menyosialisasikan," kata Arief.

Meski demikian, dia tak dapat memutuskan siapa pihak yang bertanggungjawab terkait adanya pungli bansos PKH itu.

Keputusan terkait siapa oknum pungli di Kota Tangerang dia serahkan kepada Polres Metro Tangerang Kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com