Pajak Sewa Toko Dibebaskan, Asosiasi Mal Butuh Penghapusan PPh Final Selama Setahun

Kompas.com - 03/08/2021, 18:25 WIB
Mall Festival CityLink Bandung, Jawa Barat. Dok. Mall Festival CityLink BandungMall Festival CityLink Bandung, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa toko akan banyak dinikmati para penyewa toko.

Pihak pengusaha pusat perbelanjaan membutuhkan kebijakan tersendiri untuk tetap bisa bangkit dari keterpurukan dampak pandemi Covid-19.

“Manfaat pembebasan PPN atas biaya sewa akan lebih banyak dinikmati oleh para penyewa tapi tidak untuk Pusat Perbelanjaan karena yang wajib membayar PPN adalah para penyewa, bukan pusat perbelanjaan,” ujar Alphonzus saat dikonfirmasi, Selasa (3/8/2021) sore.

Alphonzus mengatakan, pengusaha pusat perbelanjaan memerlukan penghapusan PPh Final atas biaya sewa, service charge dan penggantian biaya listrik.

Baca juga: Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Kebijakan yang dinanti oleh para pengusaha pusat perbelanjaan itu saat ini masih belum direspons oleh pemerintah.

“Pusat Perbelanjaan berharap penghapusan PPh Final tersebut dapat diberikan paling tidak selama setahun karena Pusat Perbelanjaan sudah mengalami keterpurukan kurang lebih selama 18 bulan ini ditambah dengan penutupan operasional selama pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Berdasar Level sampai dengan saat ini,” kata Alphonzus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, dampak PPKM Darurat dan PPKM berdasarkan level masih akan terus dirasakan meski pemberlakuannya sudah berakhir.

Berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, lanjutnya, pengusaha pusat perbelanjaan memerlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan untuk meningkatkan kunjungan hanya sebesar 10-20 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa toko bagi para pedagang eceran.

Pembebasan pajak ini bakal berlangsung 3 bulan dari bulan Agustus-Oktober 2021.

Baca juga: Pengusaha Mal Heran Selalu Jadi Sasaran Pembatasan Saat Pandemi

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Mengutip aturan tersebut, insentif ini diberikan untuk menjaga pedagang eceran dari dampak pandemi Covid-19 dan mewujudkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembebasan PPN.

"Untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor perdagangan eceran," tulis aturan tersebut seperti dikutip Kompas.com, Selasa (3/8/2021).

Adapun pedagang eceran yang dimaksud adalah pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melalukan penyerahan barang/jasa kepada konsumen akhir.

Sementara itu, ruangan atau bangunan yang dibebaskan PPN adalah ruangan berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan atau mal, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, dan pasar rakyat.

Baca juga: HIPPI Jakarta: Pengusaha Ketar-ketir Hadapi PPKM Darurat

PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan untuk PPN terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021, yang ditagihkan pada Agustus 2021 sampai November 2021.

PPN terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian.

Penggantian ini termasuk biaya pelayanan, baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagih secara terpisah.

Nantinya pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan dan bangunan kepada pedagang eceran wajib membuat faktur pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Adapun laporan realisasi PPN DTP dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak.

Laporan disampaikan secara daring melalui saluran yang ditentukan oleh DJP paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.