Deretan Kasus Pungli Bansos, Oknum Diduga Kutip Puluhan hingga Ratusan Ribu Uang Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama sejak kasus dugaan pungutan liar bantuan sosial (pungli bansos) untuk warga di Beji, Depok, kabar serupa muncul di kawasan Jakarta Pusat.

Jika sebelumnya besaran pungli ada di kisaran Rp 50.000 per penerima bansos, kali ini besaran pungli yang dilaporkan adalah Rp 10.000.

Berikut rangkuman pungli yang dilaporkan di kawasan Jabodetabek beberapa waktu ke belakang:

Ketua RT di Jakpus Kutip Rp 10.000 dari Tiap Penerima

Ketua RT di wilayah Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, diduga melakukan pungutan liar saat membagikan bantuan sosial bagi warga.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, ketua RT tersebut saat ini sedang diperiksa oleh Inspektorat terkait dugaan pungli itu.

"Sudah terindikasi RT-nya tapi belum bisa bilang. Kami masih memeriksanya," kata Irwandi seperti dikutip dari Tribun Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Kasus Dugaan Ambulans Dihalangi di Pamulang, Polisi Pastikan Pengendara Sedan Tak Bersalah

Pungli tersebut diketahui berdasarkan laporan warga setempat. Ketua RT itu disebut mengutip Rp 10.000 dari setiap warga yang mendapatkan bansos.

Atas informasi itu, pihak Inspektorat Jakarta Pusat melakukan penelusuran di lapangan.

"Kami cek dan sedang diklarifikasi apakah benar," ucap Irwandi. 

Jika benar ada pungli, maka Pemkot Jakarta Pusat akan menindak tegas ketua RT tersebut.

Irwandi menegaskan, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah untuk warga tak dipungut biaya. Tak boleh ada yang meminta pungutan sekecil apa pun jumlahnya.

"Seperak pun tidak boleh menyunat dana bantuan sosial. Itu tidak boleh," tegas Irwandi.

Baca juga: Anak Akidi Tio Dilaporkan atas Dugaan Penipuan ke Polda Metro Sebelum Heboh Sumbangan Rp 2 Triliun

Bansos tunai dikutip di Depok untuk perbaikan ambulans

Kasus dugaan pungutan bansos tunai (BST) dilaporkan seorang warganet yang mengaku tinggal di RW 05, Kelurahan Beji.

Belakangan, Kuseri, Ketua RW 05, menyampaikan klarifikasi bahwa pungutan itu bersifat sukarela dan diperuntukkan bagi ambulans warga yang saat ini turun mesin.

"Jadi, bukan pemotongan, apalagi untuk bensin yang tidak seberapa. Ini untuk donasi operasional ambulans kita yang turun mesin," kata Kuseri, Kamis (29/7/2021).

Ia merinci, beberapa suku cadang yang mesti diganti, mulai dari as kruk, seher, mounting mesin, aki, dan sederet suku cadang lain.

Total, RW 05 memperoleh Rp 11,5 juta dari 231 keluarga yang mendapatkan BST.

Baca juga: Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Namun, karena kasus ini jadi sorotan, Kuseri memutuskan untuk mengembalikan semua uang itu kepada masing-masing keluarga.

Kasus dugaan pungli tersebut sedang diusut oleh Satuan reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Depok.

"Sementara masih dalam penyelidikan. Kita ambil keterangan dari warga," kata Kasatreskrim Polres Metro Depok Yogen Heroes Baruno kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).

Pungli di Tangerang dilaporkan kepada Mensos

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menerima aduan terkait praktik pungli yang dialami penerima bansos di Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Adapun sejumlah orang yang sempat mengadu ke Risma merupakan warga Karang Tengah, Kota Tangerang.

Baca juga: Mengenang Soerjadi Soedirja, Gubernur Rumah Susun yang Melarang Operasional Becak di Jakarta

Polisi pun kemudian bergerak untuk menyelidiki dugaan kasus tersebut. Ditemukan beberapa kasus yang mengarah pada praktik penyelewengan dana.

Salah satu penerima bansos mengaku baru menerima bantuan satu kali pada 2021, padahal dia telah terdaftar sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial) sejak 2017.

Tak hanya itu, salah seorang warga hanya menerima bansos sebesar Rp 500.000 per tiga bulan pada 2021, sedangkan empat warga lainnya menerima bantuan sebesar Rp 600.000 pada 2018-2020.

Sementara proses pemeriksaan berlangsung, Pemerintah Kota Tangerang membuat layanan pengaduan bagi penerima bantuan yang menjadi korban pungli.

Korban pungli atau siapapun yang mengetahui adanya praktik pungli dapat melapor ke nomor 08111500293 melalui pesan WhastApp. Pemkot Tangerang menjamin akan menjaga anonimitas pelapor.

(Penulis : Ihsanuddin, Vitorio Mantalean, Muhammad Naufal/ Editor : Nursita Sari, Sandro Gatra, Irfan Maullana)