Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak mengetahui soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta permasalahan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial segera diperbaiki.

Risma mengaku pernah ada koordinasi dengan Pemprov DKI terkait penyaluran BST. Dia juga membeberkan soal perbaikan data penerima BST di DKI Jakarta yang baru mencapai 40 persen.

"Akhirnya kita perintahkan (tim Kemensos) turun. Silakan kalau memang mau ada tambahan dan memang daerah banyak sekali yang menyampaikan tambahan," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021), dilansir dari Tribunnews.

Baca juga: Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Sementara itu, Risma mencontohkan beberapa daerah yang sudah memperbaiki data penerima BST.

"Papua, jangan dikira Papua jauh di sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah yang kabupaten yang sudah memperbaiki data 100 persen. Dan kenapa Papua sebelumnya tahun 2020 hanya menerima sekitar 15.000 orang tapi di 2021 menerima 28.000 orang, jadi artinya naik 100 persen," kata Risma.

"Karena bisa naik karena kami betulkan. Kalau masih ingat yang padan, yang sama, kita hapus sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan baru," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, lebih kurang ada 99.450 penerima BST yang harus tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

Dia mengatakan, pencairan BST harus tertunda karena terjadi data ganda sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.

"Tertunda) karena masih ada data dobel 99.450 KPM. Itu data dobel dari Kementerian Sosial sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung BST untuk 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, saat ini hanya 907.929 KPM yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebutkan, Anies langsung menyurati Risma untuk meminta data yang valid agar BST bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address, siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.

Baca juga: Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mensos Sebut Perbaikan Data Penerima Bansos di DKI Baru 40 Persen, Kalah Dibanding Papua