Pemohon SKCK di Kota Tangerang Wajib Bawa Surat Vaksinasi, Ombudsman Bilang Itu Berpotensi Timbulkan Malaadministrasi

Kompas.com - 05/08/2021, 10:42 WIB
Cara Buat SKCK Online KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoCara Buat SKCK Online

TANGERANG, KOMPAS.com - Ombudsman RI perwakilan Banten menilai, keharusan bagi warga yang hendak membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Polres Metro Tangerang Kota, Banten, untuk membawa surat vaksinasi Covid-19 merupakan peraturan yang diskriminatif.

Polres Metro Tangerang Kota telah mewajibkan calon pembuat SKCK untuk membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama sejak 30 Juli 2021.

Kepala Ombdusman perwakilan Banten Dedy Irsan menyatakan pada Kamis (5/8/2021), peraturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut dia, sertifikat vaksin Covid-19 serta pembuatan SKCK tidak memiliki korelasi yang jelas, meskipun tujuannya mempercepat capaian vaksinasi dan mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity).

Baca juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat buat SKCK di Kota Tangerang

"Hal ini harus didukung oleh landasan hukum yang jelas, karena selama ini dasar hukum pengurusan itu tidak mencantumkan sertifikat vaksin sebagai persyaratan dalam pengurusan SKCK," kata Dedy dalam keterangannya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pelayanan publik tidak boleh terlepas dari asas non-diskriminatif.

Penambahan persyaratan dalam suatu layanan wajib diawali dengan penyediaan pra-syarat dengan transparan dan akuntabel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan diwajibkannya calon pemohon SKCK untuk membawa surat vaksin, hal tersebut dapat menimbulkan malaadministrasi.

"Jangan sampai masyarakat  dirugikan dengan adanya diskresi yang tidak memiliki dasar yang kuat," ungkap Dedy.

"Hal ini berpotensi menimbulkan malaadministrasi dalam bentuk tindakan diskriminatif, dan bisa juga diduga merupakan penyimpangan proses," imbuhnya.

Polres Metro Tangerang Kota merupakan instansi vertikal, di mana setiap ketentuan dan penerapan kebijakan seharusnya mengikuti arahan Mabes Polri. Mengacu pada hal itu, masih belum ada peraturan berkait pencantuman surat vaksin untuk membuat SKCK yang diterbitkan oleh Mabes Polri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Megapolitan
Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Megapolitan
21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

Megapolitan
Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Megapolitan
Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Megapolitan
Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Megapolitan
Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Megapolitan
Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Megapolitan
Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Megapolitan
Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.