Universitas Mercu Buana Bantah Pecat 15 Dosen dan Staf Tanpa Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Mercu Buana (UMB), Jakarta Barat, membantah bahwa proses pemberhentian 15 orang dosen dan staf kampus dilakukan di luar prosedur.

"Tidak benar kalau proses itu (pemberhentian kerja) dilakukan di luar prosedur," kata Dudi Hartono, tim komunikasi UMB, saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa 23 orang staf dan karyawan UMB disebut dipecat tanpa diberikan pesangon.

"Saya menanggapi 15 orang karyawan yang mengadukan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Itu yang saya tanggapi ya," ungkap Dudi.

Baca juga: 23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

Menurut dia, pihak kampus sudah pernah mengundang belasan dosen dan staf yang diberhentikan untuk melakukan klarifikasi.

"Kami sudah mengirimkan surat undangan kepada masing-masing secara personal dan konfidensial. Dalam undangan sudah ditentukan minute by minute-nya, si A datang jam sekian dan sebagiannya," ungkap Dudi.

Namun, para dosen dan staf tak menghadiri langsung undangan tersebut, tetapi diwakili oleh kuasa hukum.

Tak lama setelah itu, Dudi mengaku pihaknya dihubungi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi.

Sehingga, kata dia, klarifikasi dilakukan pada sidang yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.

"Kita sudah mengudang mereka, artinya di situ harusnya klarifikasinya kalau mereka mau datang, mereka tidak memanfaatkan itu, malah di pengadilan. Artinya klarifikasinya di pengadilan," pungkas Dudi.

Baca juga: Pemotongan Gaji Karyawan Saat Pandemi Covid-19, Simak Aturannya

Hasil sidang pertama, akan dilakukan sidang kedua yang mengatur mengenai penghitungan pemberian pesangon bagi 15 staf dan karyawan yang diberhentikan.

Sebelumnya, salah seorang dosen yang diberhentikan bernama Boy Yuliandi mengatakan bahwa 15 orang dosen dan staf yang diberhentikan sempat mengajukan surat bipartit sebanyak dua kali terkait pemecatan kepada Yayasan Menara Bhakti, selaku yayasan yang menaungi UMB.

Menurut Boy, surat tersebut tak direspons sehingga ia dan 14 orang lainnya memerkarakan hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.

Namun, Dudi menyatakan tak mendapat informasi terkait pengajuan dua surat tersebut.

"Sejauh yang saya tahu tidak ada," kata Dudi.