Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bekasi Pastikan Anggaran untuk Bayar Tunggakan Insentif Nakes Telah Siap

Kompas.com - 05/08/2021, 15:06 WIB
Djati Waluyo,
Jessi Carina

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).

"Siap (ada anggaran). Kita tinggal tunggu dari Dinas Kesehatan aja. Ada anggarannya," ujar Nadih ketika dikonfirmasi, Kamis (5/8/2021).

Nadih berjuar, BPKAD masih menunggu hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan terkait nominal insentif nakes yang harus dibayarkan.

"Kita tinggal tunggu verifikasi dari Dinkes, dealnya berapa sih kebutuhannya, jangan sampai salah mengalokasikan, membayarnya," ujar dia.

Lanjutnya, ketika data yang telah diverifikasi diterima oleh pihaknya, maka pencairan insentif tersebut tidak akan memakan waktu yang lama.

Baca juga: PPKM, Stok Darah di Kota Bekasi Minim

"Di kita kalau sudah rill, aturan jelas dibuat itu yang di kita enggak akan lama. Pencairan kita enggak lebih dari tiga hari, yang penting sepanjang berkasnya lengkap, kita cairkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui belum membayar insentif untuk tenaga kesehatan di wilayahnya.

Dilansir dari Warta Kota, Rahmat mengatakan, jumlah insentif yang belum dibayarkan sebesar Rp 19 miliar.

Angka tersebut merupakan insentif nakes pada periode tugas Januari-Mei 2021.

Sementara, untuk pembayaran insentif pada 2020, ungkap dia, telah rampung dibayarkan.

"Tahun lalu, pemerintah melalui Dinkes sudah membayar sampai dengan Desember, yang Januari sampai Mei ini belum," kata Rahmat, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: Pemkot Bekasi Targetkan 49.000 Pelaku Usaha dan UMKM Terima Vaksinasi Covid-19

Ia mengakui pembiayaan nakes ini memberatkan pihaknya.

"Nah ternyata tidak semua insentif nakes dibiayai oleh (pemerintah) pusat, ternyata ada yang dikembalikan ke daerah. Nah yang dikembalikan ke daerah, ini kan jadi berat posisinya," kata Rahmat.

Ia beralasan, pihaknya saat ini belum memiliki anggaran dan sedang berupaya mencari solusi.

"Untuk pembayaran insentif nakes yang sekarang, kita belum memiliki anggaran, mudah-mudah nanti bisa dibayarkan," tuturnya.

Meski demikian, Rahmat menekankan, tidak semua nakes akan mendapatkan insentif.

Besaran insentifnya juga berbeda-beda untuk setiap nakes sesuai tupoksi masing-masing.

"Wah besar (nilai insentif), dokter itu ada yang Rp 15 juta, kali kalau setahun itu besar, makanya gede nilainya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com