DEPOK, KOMPAS.com - Seorang warga di Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, mengaku sempat diancam akan dipersulit keperluannya oleh Ketua RT jika menolak menyumbang sebagian dari bantuan sosial tunai (BST).
Lurah Curug, Bambang Eko, mengatakan, tindakan ketua RT itu tak dapat dibenarkan.
"Itu mah tidak dibenarkan, walaupun bagaimana. Tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun," ujar Bambang melalui keterangan video yang diterima Kompas.com, Kamis (5/8/2021).
"Karena yang berhak kan satu orang. Yang nerima masa dua orang?" lanjutnya.
Baca juga: Pungli BST Rp 600.000 di Depok, Warga Mengaku Diminta Rp 400.000
Bambang mengaku akan memeriksa kabar ini dan mengkrosceknya langsung ke para pengurus lingkungan yang terlibat.
Ia mengaku, selama ini tidak diberi tahu soal data dan jadwal pencairan BST oleh Kantor Pos kepada warga.
"Tapi sementara ini tidak benar lah jika namanya seorang ketua RT mengancam (warganya). Karena dia juga sendiri dipercaya oleh warganya menjadi ketua RT," ungkap Bambang.
Sebelumnya, kejadian ini dilaporkan oleh salah satu warga Curug bernama Dodi. Ia mengaku diminta sumbangan hingga Rp 400.000, padahal BST yang diterimanya Rp 600.000.
"Dia (ketua RT) bilang enggak mau urusin apa-apa lagi urusan saya. Kemudian beliau ngomong, 'Kalau enggak mau ngasih, ya sudah lu hidup aja sendiri enggak usah berwarga'," ujar Dodi melalui video yang diterima Kompas.com pada Rabu (4/8/2021).
"Bulan depan kalau lu dapat, gua enggak mau ambilin, lu ambil aja sendiri. Masa yang lain ngasih, lu enggak mau ngasih, emang lu mau hidup sendiri?" lanjutnya menirukan ucapan ketua RT.
Baca juga: Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT
Dodi mengaku sudah tiga kali menerima BST. Setiap pengambilan, ia selalu diimbau untuk menyisihkan uang itu untuk diberikan ke ketua RT, dengan alasan apa pun.
Sementara itu, ketua RW setempat, Nurdin, mengklaim bahwa kebijakan itu bersifat donasi/infak, tanpa paksaan.
Keputusan itu diambil bersama oleh para ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat karena data penerima BST yang hanya 87 orang tidak sesuai keadaan di lapangan.
Menurut dia, ada 185 warga yang disebut membutuhkan.
Ia menduga, kasus yang dialami Dodi terjadi lantaran miskomunikasi.
"Kalau 1-2 yang miskomunikasi pasti ada ya. Saya klarifikasi, memang salah informasi. Jadi, ya wajar-wajar saja mereka salah informasi. Tapi tidak jadi masalah, karena ini sifatnya untuk berbagi," kata Nurdin melalui video yang diterima Kompas.com.
"Kita mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa merasakan, yang tidak dapat bisa dapat juga walaupun tidak sebesar yang dia dapatkan," tutupnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.