Pengadaan ketiga, DKI memesan 20.000 pieces masih kepada PT IDS dengan harga satuan Rp 60.000.
Namun tiba-tiba di pengadaan keempat atau November 2020 DKI berpindah ke PT ALK dengan harga satuan barang yang jauh lebih tinggi yaitu Rp 90.000.
DKI Jakarta juga memesan masker N95 ke PT ALK jauh lebih banyak yaitu sebanyak 195.000 pieces.
Setelah diperiksa BPK, PT IDS sebenarnya menyanggupi produksi N95 sebanyak yang diinginkan Pemprov DKI. Namun Pemprov DKI memilih menunjuk PT ALK sebagai penyedia masker yang harganya jauh lebih tinggi.
Bahkan PT IDS pernah menawarkan pengadaan masker N95 kepada Pemprov DKI sebanyak 200.000 pieces dengan harga Rp 60.000.
Dua temuan kebocoran anggaran itu sangat disayangkan BPK. Menurut BPK, seharusnya Pemprov DKI bisa mengedepankan asas yang paling menguntungkan bagi pemerintah.
"Di mana jika mengadakan barang yang berjenis dan berkualitas sama seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator lainnya memenuhi syarat, atau bahkan lebih rendah harganya dari pengadaan sebelumnya," tulis BPK.
Dari perhitungan kedua pemborosan ini, seharusnya Pemprov DKI bisa menghemat Rp 7,04 miliar.
BPK kemudian menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memerintahkan anak buahnya lebih teliti dalam melakukan pengadaan.
"BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK supaya lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis yaitu mendapat barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah," kata BPK.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan temuan BPK tersebut.
"Kalau ada pemeriksaan temuan oleh BPK, tugas kami Pemprov untuk memberikan pelayanan dan mengklarifikasi dan menjelaskan semua itu," kata Riza dalam rekaman video Tribunjakarta, Kamis (5/8/2021).
Pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (2/8/2021) lalu, Riza juga menyebut rekomendasi BPK terkait dengan pengadaan rapid test dan masker N95 sudah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Terkait temuan BPK tentang pemborosan atas pengadaan rapid tes Covid-19 dan pengadaan respirator (masker) N95 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Riza.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.