Kompas.com - 06/08/2021, 17:38 WIB
Ilustrasi kafe instagramable dengan lampu unik. UNSPLASH/DARIA VOLKOVAIlustrasi kafe instagramable dengan lampu unik.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Blusukan Jakarta Raya selaku pengelola Kafe Paradigma mengklarifikasi berita terkait pengosongan kafe yang berlokasi di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta tersebut.

PT Blusukan Jakarta Raya mengklarifikasi masing-masing dua poin pernyataan dari Kabag Hukum Pemkot Jakarta Pusat Ani Suryani dan Kepala Badan Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Khoiria Irsadi.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan dari kedua pihak tersebut karena tidak berdasarkan fakta dan informasi yang valid dan bersifat menyesatkan," tulis PT Blusukan Jakarta Raya dalam hak jawab yang ditandatangani oleh kuasa hukum mereka, yakni Ichsan Zikry dan Frederick Angwyn, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Tak Berizin, Kafe di Kantor DPD Partai Golkar Dikosongkan

Kuasa hukum membantah pernyataan Ani Suryani bahwa perjanjian Kafe Paradigma dengan DPD Golkar dihentikan akibat adanya pelanggaran.

Kuasa hukum menjelaskan, PT Blusukan Jakarta Raya melakukan perjanjian pinjam pakai dengan DPD Golkar DKI pada Februari 2017. Perjanjian ini berdasarkan permintaan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta saat itu, Fayakhun, agar PT Blusukan Jakarta Raya mengelola Lantai 1 gedung DPD Golkar DKI sebagai upaya “branding” partai untuk lebih dikenal kalangan luas, khususnya kalangan muda.

Namun, pembatalan perjanjian bukan karena adanya pelanggaran peraturan. DPD Golkar meminta perjanjian pinjam pakai dibatalkan untuk dibuat perjanjian baru. Poin dalam kesepakatan baru di antaranya PT Blusukan Jakarta Raya menambah biaya kontribusi kepada DPD Partai Golkar DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Juni 2020, DPD Partai Golkar DKI meminta PT Blusukan Jakarta Raya untuk keluar dari gedung. Berdasarkan pertemuan dengan pihak wali kota Jakarta Pusat pada Oktober 2020, PT Blusukan Jakarta Raya baru mengetahui bahwa ternyata DPD Golkar DKI tidak berhak mengalihkan pengelolaan atas aset milik daerah tersebut.

Baca juga: Penginapan di Pulogadung Disegel karena Digunakan Tempat Prostitusi

“Tidak berhaknya DPD Partai Golkar DKI mengalihkan pengelolaan lahan yang dikuasainya tidak pernah diberitahukan kepada PT Blusukan Jakarta Raya, padahal kafe Paradigma telah berada di Lokasi tersebut sejak tahun 2017 dan selama itu setiap bulannya pihak DPD Partai Golkar DKI Jakarta telah memungut biaya yang tidak kecil nilainya setiap bulannya,” tulis kuasa hukum.

“Isu ini baru disampaikan pada kami saat pihak DPD Golkar DKI Jakarta sudah ingin mengusir kami dari lokasi tersebut pada pertengahan tahun 2020,” sambungnya.

Kuasa hukum juga mengklarifikasi terkait pernyataan Ani Suryani yang mengaitkan seolah-olah tindakan pengosongan Kafe Paradigma karena tidak adanya izin usaha.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Klaim Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Kembali Berjalan Normal

Pemkot Tangsel Klaim Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Kembali Berjalan Normal

Megapolitan
Kadin DKI: Tuntutan Buruh agar UMP Jadi Rp 5,3 Juta Memberatkan Pengusaha

Kadin DKI: Tuntutan Buruh agar UMP Jadi Rp 5,3 Juta Memberatkan Pengusaha

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Minta Pemkot Serang Segera Selesaikan Masalah Penolakan Kiriman Sampah ke TPA Cilowong

Wali Kota Tangsel Minta Pemkot Serang Segera Selesaikan Masalah Penolakan Kiriman Sampah ke TPA Cilowong

Megapolitan
Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Megapolitan
Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Megapolitan
Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Megapolitan
Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Megapolitan
Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Megapolitan
Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Megapolitan
Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Megapolitan
Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Megapolitan
Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.