Soal Pemecatan 15 Dosen dan Staf, Pihak Mercu Buana Sebut Masih Proses Mediasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Universitas Mercu Buana (UMB), Jakarta Barat, memastikan 15 dosen dan karyawan yang diberhentikan akan mendapatkan pesangon. Namun, saat ini masih dalam proses mediasi.

“Sudah ada kesepakatan terkait pesangon ini sebelumnya, dan ini masih dalam proses mediasi," kata juru bicara UMB, Riki Arswendi, dalam siaran pers, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: 23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

Riki mengatakan, besaran pesangon akan berbeda-beda untuk setiap dosen atau karyawan.

“Sesuai dengan masa kerja, gaji dan jabatan yang bersangkutan. Jadi tidak semuanya disamaratakan. Kami sesuaikan dengan aturan yang ada," ujar Riki.

Proses penghitungan besaran pesangon akan dilaksanakan dalam sidang yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta dalam waktu dekat.

Sebelumnya diberitakan, 23 dosen dan staf UMB diberhentikan dari pekerjaan mereka.

Namun, tim komunikasi UMB, Dudi Hartono menyatakan, hanya 15 orang yang mengajukan gugatan perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.

Di samping itu, Dudi memastikan proses pemberhentian 15 orang dosen dan staf kampus sesuai prosedur.

"Tidak benar kalau proses itu (pemberhentian kerja) dilakukan di luar prosedur," kata Dudi.

Baca juga: Universitas Mercu Buana Bantah Pecat 15 Dosen dan Staf Tanpa Prosedur

Menurut dia, pihak kampus sudah pernah mengundang belasan dosen dan staf yang diberhentikan untuk melakukan klarifikasi.

"Kami sudah mengirimkan surat undangan kepada masing-masing secara personal dan konfidensial. Dalam undangan sudah ditentukan minute by minute-nya, si A datang jam sekian dan sebagiannya," ungkap Dudi.

Namun, para dosen dan staf tak menghadiri langsung undangan tersebut, tetapi diwakili oleh kuasa hukum.

Tak lama setelah itu, Dudi mengaku pihaknya dihubungi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi.

Klarifikasi dilakukan pada sidang yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.

"Kami sudah mengundang mereka, artinya di situ harusnya klarifikasinya kalau mereka mau datang, mereka tidak memanfaatkan itu, malah di pengadilan. Artinya klarifikasinya di pengadilan," ujar Dudi.